Ada Pilkada Serentak, Seleksi CASN Ditunda

Jumat, 3 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Meskipun dari putusannya tidak mengaitkan proses keterlibatan aparatur ataupun ASN sebagai bagian dari hal yang mengurangi nilai demokrasi, tetapi diakui dalam putusan itu bahwa ke depan netralitas aparatur negara dan ASN harus terus diperbaiki.”

JAKARTARAYA-Ketua Ombudsman Mokhammad Najih meminta pemerintah dan DPR menunda seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini sampai Pilkada selesai.

Usulan itu disampaikan dalam rakor Pengawasan Bidang Kepegawaian mengenai Penanganan Laporan Masyarakat, Seleksi CASN dan Netralisasi ASN dalam Pilkada yang diselenggarakan pada Kamis (2/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usulan ini ia ajukan kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Ginsang sebagai bagian untuk mencegah dijadikannya seleksi CASN sebagai komoditas politik. “Pak Junimart Ginsang, kalau boleh saya mengusulkan untuk seleksi CASN tahun ini ditunda sampai selesainya pilkada biar tidak dijadikan komoditas politik,” Usulnya.

Baca Juga :  Atasi Polusi Udara di Jakarta Transportasi Publik Berbasis Listrik Dinilai Solusi Jangka Panjang

Ia berharap usulan ini segera didiskusikan lebih lanjut oleh DPR dengan BKN. “Ke teman-teman di BKN mudah-mudahan usulan ini bisa didiskusikan ke depan supaya seleksi ini tidak dijadikan komoditas oleh para aktor politik. Misal menjanjikan ‘nanti yang dukung saya akan saya jadikan ASN’ misalnya,” ungkapnya.

Najih mengatakan usul penundaan seleksi CASN ini diajukan juga belajar dari Pilpres kemarin. Ia mengatakan isu netralitas dan keterlibatan aparatur daerah dan pusat menjadi sorotan MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

“Meskipun dari putusannya tidak mengaitkan proses keterlibatan aparatur ataupun ASN sebagai bagian dari hal yang mengurangi nilai demokrasi, tetapi diakui dalam putusan itu bahwa ke depan netralitas aparatur negara dan ASN harus terus diperbaiki. Menjadi catatan badan pengawas pemilu untuk terus meningkatkan kualitas pengawasannya. Hal ini menjadi sangat penting terutama menjelang pemilihan kepala daerah,” ucapnya.

Baca Juga :  PT MRT Jakarta Bangun Stasiun Bawah Tanah Pertama di Indonesia

Sebelumnya pemerintah akan membuka lowongan CASN dengan kebutuhan 2,3 juta untuk tahun anggaran 2024.
Dari jumlah tersebut, lowongan CPNS ini terbagi untuk Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1,6 juta dan lulusan baru atau fresh graduate sebanyak 690 ribu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan penyediaan lowongan untuk fresh graduate sesuai dengan perintah Jokowi. (jr)

Penulis : il

Berita Terkait

Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2016, Neneng HasanahHarapkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan DKI
Kodam Jaya Tertibkan Penggunaan Rumah Dinas di Asrama Bengrah Jaya
Polsek Pademangan Amankan 44 Remaja dalam Operasi Premanisme dan Penyakit Masyarakat
PLN Dorong Hidup Sehat! Bantuan Sanitasi Tingkatkan Kesejahteraan Warga Jakarta Utara
Pramono Anung Siap Dilantik 20 Februari, Ikuti Keputusan Presiden
Evaluasi Kinerja Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Layak Diganjar Penghargaan atau Sanksi?
Komisi D DPRD DKI Jakarta Rekomendasikan Penundaan Retribusi Sampah Rumah Tangga
Anggota DPRD DKI Neneng Hasanah Minta Pemprov Tunda Penerapan Retribusi Sampah
Berita ini 16 kali dibaca
Ketua Ombudsman Mokhammad Najih meminta pemerintah dan DPR menunda seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini sampai Pilkada selesai. Usulan itu disampaikan dalam rakor Pengawasan Bidang Kepegawaian mengenai Penanganan Laporan Masyarakat, Seleksi CASN dan Netralisasi ASN dalam Pilkada yang diselenggarakan pada Kamis (2/5). Usulan ini ia ajukan kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Ginsang sebagai bagian untuk mencegah dijadikannya seleksi CASN sebagai komoditas politik. "Pak Junimart Ginsang, kalau boleh saya mengusulkan untuk seleksi CASN tahun ini ditunda sampai selesainya pilkada biar tidak dijadikan komoditas politik," Usulnya.

Berita Terkait

Minggu, 9 Februari 2025 - 16:39 WIB

Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2016, Neneng HasanahHarapkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan DKI

Jumat, 7 Februari 2025 - 12:22 WIB

Kodam Jaya Tertibkan Penggunaan Rumah Dinas di Asrama Bengrah Jaya

Jumat, 7 Februari 2025 - 11:26 WIB

Polsek Pademangan Amankan 44 Remaja dalam Operasi Premanisme dan Penyakit Masyarakat

Kamis, 6 Februari 2025 - 09:35 WIB

PLN Dorong Hidup Sehat! Bantuan Sanitasi Tingkatkan Kesejahteraan Warga Jakarta Utara

Rabu, 5 Februari 2025 - 14:17 WIB

Pramono Anung Siap Dilantik 20 Februari, Ikuti Keputusan Presiden

Berita Terbaru