Diskusi Moya Institute, Pakar Hukum : Putusan MK Picu Keresahan Masyarakat

Rabu, 18 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Webinar Moya Institute

Webinar Moya Institute

JAKARTA RAYA – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu menuai banyak kritik dari beragam kalangan.

Terkait hal tersebut, pemerhati Isu Strategis dan Global, Prof. Imron Cotan menilai bahwa putusan MK mengenai kepala daerah bisa maju Pilpres menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Sebenarnya keputusan MK melebihi apa yang diminta, sehingga menimbulkan kerancuan dan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, karena kontrak sosial baru kita adalah anti KKN termasuk untuk kemajuan demokrasi” ujarnya dalam Webinar Moya Institute, pada Selasa (17/10) di Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah pihak pun menilai bahwa keputusan MK itu merupakan karpet merah untuk memuluskan Gibran maju Pilpres 2024.

Mantan Dubes Indonesia tersebut mengingatkan bahwa keputusan MK tersebut rawan menimbulkan kerusuhan dan dapat menjerumuskan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya hal itu dapat memicu kesan Presiden Jokowi “cawe-cawe” dalam Pilpres.

Baca Juga :  Rekrut RK dan Khofifah, TPN Ganjar-Mahfud Ingin Raih Suara di Jabar dan Jatim

Senada, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menilai putusan MK menggambarkan rendahnya integritas mereka dalam menjaga konflik kepentingan.

“MK sedang memperlihatkan konstitusional evil atau kejahatan konstitusional. Karena pada intinya, MK tidak lagi menegakkan konstitusi tetapi mengakomodasi aspirasi politik dari aktor politik,” ujar Hendardi

Ia melanjutkan bahwa putusan MK terkait syarat pencalonan Capres Cawapres adalah akumulasi penyimpangan oleh MK dalam menguji berbagai peraturan perundang-undangan.

Dia mengingatkan bahwa MK merupakan lembaga yang fokus pada hal – hal yang bersifat konstitusional. Karena itu, batas usia dalam pengisian jabatan publik itu jelas merupakan open legal policy, atau kebijakan hukum terbuka, yang oleh karenanya bukan kewenangan MK untuk kemudian mengaturnya

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa keputusan MK memicu terjadinya kecewa yang akumulatif dan kemudian menimbulkan kekerasan publik yang tidak bisa dikendalikan.

Baca Juga :  Ganjar akan Kaji Ulang Regulasi yang Rugikan Nelayan

“Kekecewaan itu sangat terlihat dari banyak sekali para penyokong demokrasi bahkan banyak yang kecewa adalah pendukung setia Jokowi, ujar Abdul Mu’ti.

Dia menilai MK menjadi institusi yang justru merusak marwahnya sendiri, dan yang banyak beredar dari penyataan sebagian para hakim konstitusi bahwa mereka tidak mengira akan seperti itu.

Senada, Direktur Eksekutif SMRC, Dr. Sirojudin Abbas menyampaikan konteks politis yang memungkinkan munculnya gugatan mengenai usia Capres dan memaksa MK untuk terlibat di dalam politik kekuasaan.

“MK saat ini sudah mengarah pada partisipasi politik, MK menggunakan kekuatan legalnya untuk membantu proses-proses politik tertentu, yang dapat menguntungkan beberapa kelompok dalam Pilpres 2024,” ujar Sirojudin.

 

Penulis : Taufik

Editor : Taufik

Berita Terkait

Dinilai Gagal, Plt Ketum PPP Mardiono Dituntut Mundur Ratusan Demonstran FKKB
Jika Dimyati – Kaesang, Khozinul Asror: Banten Akan Lebih Maju dan Berkembang
Beri Surat Tugas, Sinyal Pilgub
Sambangi Warga Kampung Bulak Poncol, Bacakot Bekasi Tri Adhianto Hadiri Pengobatan Massal
Pilkada Banten 2024, Achmad Dimyati Direstui DPP-PKS Nyalon Gubernur
Sikap FKKB Desak Mardiono Mundur dari Plt Ketum Didukung Caleg PPP
Helmy Halim Optimis Direkom Demokrat
PKB Pusat UKK Bakal Calon Walikota, Helmy Halim salah satunya
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Juni 2024 - 19:55 WIB

Dinilai Gagal, Plt Ketum PPP Mardiono Dituntut Mundur Ratusan Demonstran FKKB

Selasa, 4 Juni 2024 - 15:06 WIB

Jika Dimyati – Kaesang, Khozinul Asror: Banten Akan Lebih Maju dan Berkembang

Selasa, 4 Juni 2024 - 12:27 WIB

Beri Surat Tugas, Sinyal Pilgub

Minggu, 2 Juni 2024 - 13:05 WIB

Sambangi Warga Kampung Bulak Poncol, Bacakot Bekasi Tri Adhianto Hadiri Pengobatan Massal

Jumat, 31 Mei 2024 - 15:30 WIB

Pilkada Banten 2024, Achmad Dimyati Direstui DPP-PKS Nyalon Gubernur

Senin, 27 Mei 2024 - 18:55 WIB

Sikap FKKB Desak Mardiono Mundur dari Plt Ketum Didukung Caleg PPP

Minggu, 26 Mei 2024 - 17:05 WIB

Helmy Halim Optimis Direkom Demokrat

Jumat, 24 Mei 2024 - 22:27 WIB

PKB Pusat UKK Bakal Calon Walikota, Helmy Halim salah satunya

Berita Terbaru