Draf RUU Penyiaran Ternyata Tak Libatkan Konstituen Pers Dalam Perumusannya

Rabu, 15 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA RAYA – Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut kalau konstituen pers tak dilibatkan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Hal itu dikatakan Ninik saat menghadiri, diskusi publik bertemakan ‘Menyoal revisi UU Penyiaran Yang Berpotensi Mengancam Kemerdekaan Pers’.

“Mari kita cek, adakah konstituen pers yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan ini draf ini. Setahu saya, tapi bisa dicek juga pada anggota yang lain, seingat saya, dewan pers yang beranggotakan 11 konstituen tadi belum pernah diundang,” kata Ninik dalam pidatonya di gedung dewan pers, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Menurutnya, dari segi aspek formal, ada tahapan yang dilanggar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut karena tidak melibatkan partisipasi yang berkaitan dengan UU tersebut. Sebab prinsip tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya melibatkan partisipasi.

“Termasuk di DPR RI dalam konteks perumusan undang-undang maka perlu melibatkan komunitas yang berkepentingan dengan substansi undang-undang itu, itu clear data dalam tata kerja, tata kelola pemerintahan yang baik,” sambungnya.

Sementara, dari substansi UU tersebut dewan pers menyoroti pasal yang sangat krusial, dan tentunya memerlukan perhatian serius. Salah satunya penyelesaian sengketa pers yang akhirnya diselesaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Baca Juga :  Momen Prabowo Bertandang ke Pentagon AS, Disambut Langsung Menhan Austin

“Yang pertama adalah soal kewenangan penyelesaian kasus-kasus pers yang kemudian mencoba ditempatkan dengan penyelesaian secara pembredelan, penyensoran karena diselesaikan oleh KPI. Sementara rezim kita adalah rezim etik bukan rezim penegakan hukum, tapi rezim etik,” sambungnya.

Lalu pasal tentang larangan penayangan eksklusif jurnalistik. Hal tersebut membuat khawatir tidak ada lagi penayangan media investigatif yang saat ini saja sudah menjadi sesuatu hal langka.

“Pasal yang lain adalah tadi juga sudah disinggung ya soal penyiaran berita investigatif. Ini apa sesuatu yang mungkin kalau orang Jawa bilang gelo,” katanya. (hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Kepulauan Seribu Disarankan Jadi Lokasi Wisata Pendidikan Siswa Jakarta
KPU DKI Jakarta Menyatakan Kelengkapan Dukungan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Wamenaker Nilai TASPEN Jadi Sarana Penting untuk Kesejahteraan ASN
Kemnaker Terus Dorong BLK Komunitas Jadi Inkubator Wirausaha
Prabowo Bakal Bikin Presidential Club, Pertemuan Mantan Presiden
Tembus Rp3,8 T di Q1 2024, Pembiayaan Segmen Mikro Dongkrak Kredit UMKM Bank DKI
Menaker Ida Bertemu Menteri Sumber Manusia di Sela Kunjungan Kerja di Malaysia
Breaking News! MK Tolak Gugatan Anies- Cak Imin
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:22 WIB

Kepulauan Seribu Disarankan Jadi Lokasi Wisata Pendidikan Siswa Jakarta

Jumat, 17 Mei 2024 - 14:29 WIB

KPU DKI Jakarta Menyatakan Kelengkapan Dukungan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Rabu, 15 Mei 2024 - 18:29 WIB

Draf RUU Penyiaran Ternyata Tak Libatkan Konstituen Pers Dalam Perumusannya

Rabu, 15 Mei 2024 - 14:23 WIB

Wamenaker Nilai TASPEN Jadi Sarana Penting untuk Kesejahteraan ASN

Selasa, 14 Mei 2024 - 16:31 WIB

Kemnaker Terus Dorong BLK Komunitas Jadi Inkubator Wirausaha

Sabtu, 4 Mei 2024 - 13:51 WIB

Prabowo Bakal Bikin Presidential Club, Pertemuan Mantan Presiden

Rabu, 1 Mei 2024 - 15:22 WIB

Tembus Rp3,8 T di Q1 2024, Pembiayaan Segmen Mikro Dongkrak Kredit UMKM Bank DKI

Minggu, 28 April 2024 - 11:19 WIB

Menaker Ida Bertemu Menteri Sumber Manusia di Sela Kunjungan Kerja di Malaysia

Berita Terbaru

Daerah

Helmy Halim : eSport Perlu Dukungan Orang Tua

Sabtu, 25 Mei 2024 - 19:17 WIB