Kalangan DPRD DKI Dukung Pembatasan Kendaraan Pribadi

Rabu, 24 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ISTIMEWA

ISTIMEWA

status ibukota sebagai upaya jitu mengatasi kemacetan.

JAKARTARAYA-Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta mendapat dukungan dari kalangan anggota DPRD DKI Jakarta, karena hal itu sesuai perintah yang tertuang di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bagian kewenangan khusus perhubungan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, peraturan tersebut harus diterapkan usai Jakarta menanggalkan status ibukota sebagai upaya jitu mengatasi kemacetan. “Pengurangan jumlah kendaraan harus menjadi target,” ujar dia di Jakarta kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apalagi aturan tersebut merupakan tren kebijakan pemerintah pada negara-negara maju di dunia. Tetapi, ia meminta kebijakan tersebut dibarengi dengan pengelolaan transportasi publik yang baik.

Baca Juga :  KPK Buka Peluang Periksa Keluarga SYL dalam Kasus TPPU

“Semua kota maju jumlah kendaraannya dibatasi. Tetapi transportasi publik massal harus membaik juga agar masyarakat tidak terganggu aktivitasnya. Kalau keduanya dikerjakan, Jakarta pasti tidak macet,” tutur Gilbert.

Penerapan pembatasan juga sebaiknya berlaku pada kendaraan berbasis listrik. Sebab faktanya, kendaraan listrik juga menyebabkan polusi lingkungan. “Semua juga bikin polisi lingkungan. Semua musti dibatasi, tapi terbanyak kan kendaraan berBBM (bahan bakr minyak -red),” ungkap dia.

Meskipun kepemilikan kendaraan pribadi merupakan hak setiap warga Jakarta, tetapi menghirup udara segar yang bebas polusi juga merupakan hak warga lain yang harus dipenuhi.

Baca Juga :  Anies Minta Ahli Hukum Tata Negara Sampaikan Penjelasan Buntut Pernyataan Presiden Boleh Memihak dan Kampanye

“Tapi jalanan milik publik. Kalau macet, yang tidak punya mobil lebih banyak, mereka juga terganggu,” ucap Gilbert.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Suhajar Diantoro mengatakan, dalam UU DKJ, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perorangan.

“Di dalam UU DKJ yang khusus ini kami (pemerintah) sepakat dengan DPR memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, sampai dengan pengaturan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki masyarakat,” tandas Suhajar.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Rapala Bakamla RI Berhasil Kumpulkan 6,8 Ton Sampah di Batam
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan
Indonesia dan Libya Jajaki Peluang Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan
Inspektur Furcony Syakura Raih Penghargaan Satyalancana Wira Karya
Kemnaker : KKIN, Wadah Instruktur dan Trainer Saling Berkompetisi
Kemnaker Gelar Diseminasi kepada 250 Calon Pekerja Migran Indonesia
Jokowi dan Menteri AHY Didukung Gebuk Mafia Tanah
Perkuat Operasi SAR, Kemensos dan Basarnas Teken MoU
Berita ini 3 kali dibaca
Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta mendapat dukungan dari kalangan anggota DPRD DKI Jakarta, karena hal itu sesuai perintah yang tertuang di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bagian kewenangan khusus perhubungan. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, peraturan tersebut harus diterapkan usai Jakarta menanggalkan status ibukota sebagai upaya jitu mengatasi kemacetan. “Pengurangan jumlah kendaraan harus menjadi target,” ujar dia di Jakarta kemarin. Apalagi aturan tersebut merupakan tren kebijakan pemerintah pada negara-negara maju di dunia. Tetapi, ia meminta kebijakan tersebut dibarengi dengan pengelolaan transportasi publik yang baik.

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 14:28 WIB

Rapala Bakamla RI Berhasil Kumpulkan 6,8 Ton Sampah di Batam

Rabu, 22 Mei 2024 - 16:24 WIB

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:15 WIB

Indonesia dan Libya Jajaki Peluang Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:25 WIB

Inspektur Furcony Syakura Raih Penghargaan Satyalancana Wira Karya

Senin, 20 Mei 2024 - 15:28 WIB

Kemnaker : KKIN, Wadah Instruktur dan Trainer Saling Berkompetisi

Jumat, 17 Mei 2024 - 08:16 WIB

Kemnaker Gelar Diseminasi kepada 250 Calon Pekerja Migran Indonesia

Rabu, 15 Mei 2024 - 08:24 WIB

Jokowi dan Menteri AHY Didukung Gebuk Mafia Tanah

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:16 WIB

Perkuat Operasi SAR, Kemensos dan Basarnas Teken MoU

Berita Terbaru

Daerah

Helmy Halim : eSport Perlu Dukungan Orang Tua

Sabtu, 25 Mei 2024 - 19:17 WIB