Oleh : Ical Syamsudin, S.Sos., S.H.,
Direktur Eksekutif, LBH Jaringan Rakyat
JAKARTA RAYA – Sufni Dasco Ahmad, Don Dasco banyak kalangan menyebutnya, karena saking berkuasanya di DPR.
Ada pula ABD —Anak Buah Dasco, SAD —Sesuai Arahan Dasco dan banyak gelar lain untuk sosok seorang politisi tersebut, karena kuatnya pengaruh politiknya dalam lingkaran parlemen dan partai koalisi.
Spekulasi merebak ketika banyaknya peran Dasco dalam lobby politik dan pemerintahan.
Misalnya dia agak terdiam sebentar ketika LSP ditangkap, bahasa yang keluar agak datar; “kami menyerahkan kepada aparat penegak hukum” beda jauh dengan rekan sesama Gerindra, Habiburrahman agak kencang.
Sampai harus ditelp “Ketua Kelas” DPR agar menghentikan Rapat Komisi III yang tengah mencecar Kapolri yang baru.
Don Dasco ini pun fenomenal dalam pengisian Cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mundur.
Dukungan berdatangan, melalui publik maupun ABD di DPR. Suara seperti kur, serentak Dasco layak jadi Cawapres antar waktu jika kader Gerindra dipaksakan oleh sebagian partai koalisi, tanpa konsultasi kepada Presiden Prabowo yang memiliki mandat untuk itu.
Kepentingan apa partai memberi mandat kepada Gerindra dan mengambil inisiatif mengusung nama Dasco sebelum Presiden mengumumkan pilihannya sebagai mana aturan main.
Tentu saja bisa dilihat seperti siswa mengangkat Ketua Kelas menjadi Wakil Kepala Sekolah melangkahi kewenangan Kepala Sekolah, ada maksud kudeta dari parlemen?
Mereka sengaja menggeser Dasco dari Senayan agar dominasi selama ini diakhiri, Dasco sekarang pun sudah menjadi Wakil Ketua DPR serasa Wapres, untuk apalagi harus diresmikan jadi Wapres benaran? Nah disini letak permainan itu.
Pertama, Dasco orang yang banyak titik singgung dengan rezim lama, membuat dia rawan dikriminalisasi.
Kedua, partai koalisi memilih kader Gerindra yang paling lemah karena mereka khawatir kalau Ahmad Muzani, Sugiono atau Syafri Syamsudin yang jadi Wapres. Prabowo akan memiliki wakil dari orang dalam. Sementara Dasco tetap menjadi “Wapres” Gerindra di Senayan.
Ketiga, jika terjadi sesuatu dan lain hal Presiden berhalangan tetap. Dasco akan menjadi Presiden, apakah juga akan otomatis menjadi Ketum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra, di sini titik rawannya, partai akan retak dari dalam yang menjadi harapan lawan.
Keempat, ini yang lebih besar; memberi hak Gerindra mengisi Cawapres antar waktu tetapi memilih sendiri orang yang maunya koalisi diluar Gerindra dengan tidak meminta persetujuan langsung dari Presiden sama dengan menusuk jantung Prabowo Subianto.
Skenario berbahaya ini sebaiknya dilupakan oleh Presiden, karena bukan hanya ada pemaksaan kehendak oleh partai koalisi dan mengambil alih hak konstitusional Presiden tetapi juga akan membawa perpecahan internal Gerindra sendiri.
Kakanda Sufmi Dasco cocok menjabat “Wapres Pengawal Parlemen”
Ada satu hal penting yang patut menjadi perhatian: kemungkinan munculnya dinamika dan perbedaan kepentingan di internal partai besutan Presiden Prabowo Subianto.
Jangan sampai Gerindra terjebak dalam konflik internal yang perlahan menggerus kekuatan dan soliditas partai.
Waspadai pula kemungkinan adanya manuver politik senyap—sebuah jebakan “Batman”—yang berpotensi memicu perpecahan dan melemahkan konsolidasi politik Gerindra ke depan.
Wacana Dasco sebagai Wakil Presiden dapat dibahas melalui perspektif kesinambungan kepemimpinan, keseimbangan internal, dan stabilitas organisasi politik, tanpa mengabaikan mekanisme konstitusional. (*)


Tinggalkan Balasan