Pegawai Kemnaker Tandatangani Pakta Integritas Netralitas Hadapi Pemilu 2024

Kamis, 30 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ASN Kemnaker komitmen netral di Pemilu 2024

ASN Kemnaker komitmen netral di Pemilu 2024

JAKARTA RAYA – Seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani Pakta Integritas Netralitas sebagai bentuk komitmen netralitas ASN menghadapi kontestasi Pemilu Presiden 2024 mendatang.

Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas dilakukan secara bersamaan oleh 3250 ASN, 2300 Non ASN dan 191 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.(P3K) Kemnaker secara luring dan daring, yang dipimpin oleh Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di ruang Tridharma, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

“Seluruh pegawai Kemnaker harus menjaga netralitas, tidak memberi dukungan atau memihak kepada calon tertentu sehingga ikut mendukung dan memastikan adanya proses demokrasi dan pemilihan umum yang adil, bebas dan transparan, ” kata Anwar Sanusi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anwar Sanusi menjelaskan sesuai UU ASN Nomor 20 tahun 2023 mewajibkan seluruh Pegawai ASN untuk melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik serta kode perilaku ASN serta menjaga netralitas. Apabila ada yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dapat dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang hukuman terberatnya dapat menghilangkan status ASN.

Baca Juga :  Perkuat SDM Lokal, Kemnaker Akan Bangun Smart Training Center di Batang

“Netralitas menjadi sebuah prinsip yang diwajibkan bagi para ASN dan pegawai Kemnaker dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Prinsip ini menjadi sangat penting saat ini dalam konteks demokrasi terutama dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan umum,” ujarnya.

Anwar menambahkan sebagai mesin utama birokrasi ASN harus profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. Hal ini untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara adil, transparan, bebas intervensi politik yang tidak sehat serta tanpa memandang siapa masyarakat yang dilayani.

“Netralitas kita sangat penting adanya, agar kewenangan yang dijalankan tidak disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu, ” katanya.

Baca Juga :  Mafia Tanah Dago Ulos

Anwar Sanusi mengingatkan seluruh pegawai Kemnaker wajib berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial. “Jangan sampai jempol kita menjadi sumber masalah untuk kita karena pelanggaran netralitas,” ujarnya.

Anwar Sanusi berpesan agar pegawai Kemnaker hati-hati dalam berpose, memposting sesuatu, memberikan komentar, share atau bahkan memberikan ‘like’ atas sebuah postingan. Ia menilai hal tersebut dianggap tidak netral, dan dapat dijatuhi hukuman disiplin apabila mampu dibuktikan seorang ASN tidak netral.

“Jangan sampai, kita semua sebagai pegawai pemerintah yang seharusnya memiliki peran dan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, malah menjadi pemecah belah persatuan bangsa melalui perilaku kita baik di kehidupan kita atau pun di media sosial,” katanya.(hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Keppres Biaya Haji 2025 Terbit, BP Haji Dukung Penyelenggaraan yang Baik dan Kenyamanan Jemaah
BP Haji Siap Jadi Otoritas Tunggal Penyelenggara Haji 2026, Gandeng KemenPAN RB untuk Penguatan Kelembagaan
Optimalisasi Layanan Logistik Haji 2025, Kemenko PMK Gandeng PT Pos Indonesia
Sidang Isbat Awal Ramadan 1446H Digelar 28 Februari 2025
Mendes PDT Dorong Transparansi Dana Desa, Yandri Susanto Dukung Penuh
KKP Sokong PT Garam Penuhi Kebutuhan Garam Nasional
Kemenkop Berkolaborasi Bersama Bank BNI Untuk Mengakselerasi Program Revitalisasi KUD dan Gapoktan
Permudah Akses Informasi untuk Guru Agama, Kemenag Siapkan Laman Khusus PPG Daljab 2025
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Februari 2025 - 14:28 WIB

Keppres Biaya Haji 2025 Terbit, BP Haji Dukung Penyelenggaraan yang Baik dan Kenyamanan Jemaah

Rabu, 12 Februari 2025 - 12:53 WIB

BP Haji Siap Jadi Otoritas Tunggal Penyelenggara Haji 2026, Gandeng KemenPAN RB untuk Penguatan Kelembagaan

Rabu, 12 Februari 2025 - 09:21 WIB

Optimalisasi Layanan Logistik Haji 2025, Kemenko PMK Gandeng PT Pos Indonesia

Selasa, 11 Februari 2025 - 14:25 WIB

Sidang Isbat Awal Ramadan 1446H Digelar 28 Februari 2025

Jumat, 7 Februari 2025 - 11:09 WIB

Mendes PDT Dorong Transparansi Dana Desa, Yandri Susanto Dukung Penuh

Berita Terbaru