Pembayaran Melalui Dana BPDPKS, Pemerintah Bayar Utang Migor

Senin, 6 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Udah (kirim surat ke BPDPKS), lagi komunikasi bersama untuk mencocokkan teknisnya. Ya kan masih ada yang dicocokkan angka-angkanya, detailnya,”

JAKARTARAYA-Pemerintah melalui kementerian perdagangan akan membayar utang program satu harga minyak goreng (rafaksi). Utang yang akan dibayarkan sekitar 474,8 miliar.

Menteri perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan, telah mengirimkan surat ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk verifikasi data pembayaran utang tersebut. Karena pembayaran utang melalui dana BPDPKS atas izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sudah saya bikin surat kok Sesditjennya. Suratnya sudah dijawab oleh pak Isy Karim (Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri). Silakan (pengusaha urus) aja ke BPDPKS,” kata dia ditemui di Kawasan Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (4/5).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan telah mengirimkan surat ke BPDPKS untuk pembayaran utang minyak goreng ke produsen hingga pengusaha.

Baca Juga :  Pemerintah Sosialisasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke Daerah Kantong Pekerja Migran

“Udah (kirim surat ke BPDPKS), lagi komunikasi bersama untuk mencocokkan teknisnya. Ya kan masih ada yang dicocokkan angka-angkanya, detailnya,” jelasnya.

Isy menargetkan pembayaran utang ini selesai sebelum pemerintahan saat ini selesai. Artinya sebelum Oktober 2024 saat pergantian pemerintahan baru.

“Insyaallah mudah-mudahan, pokoknya kita selesaikan dulu,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan rapat koordinasi pembayaran rafaksi minyak goreng. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan komitmen pemerintah untuk melunasi utang ke pengusaha.

“Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian,” tutur Luhut dalam keterangannya, Senin (25/3).

Baca Juga :  Menaker Canangkan Bulan K3 Nasional 2024 di Smelter Freeport Gresik

Utang tersebut telah berlangsung sejak 2022. Pada awal 2022 lalu sempat terjadi kelangkaan minyak goreng. Lalu diterbitkanlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Aturan tersebut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan sebelum Zulkifli Hasan, yaitu Muhammad Lutfi pada 18 Januari 2022. Isi aturannya, pengecer diminta menjual minyak goreng dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter.

Padahal harga minyak goreng di pasaran saat itu jauh di atasnya, yakni berkisar Rp 17 ribu sampai Rp 20 ribu per liter. Selisih harga tersebut dijanjikan akan dibayar penuh oleh pemerintah. (jr)

Penulis : il

Berita Terkait

Rapala Bakamla RI Berhasil Kumpulkan 6,8 Ton Sampah di Batam
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan
Indonesia dan Libya Jajaki Peluang Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan
Inspektur Furcony Syakura Raih Penghargaan Satyalancana Wira Karya
Kemnaker : KKIN, Wadah Instruktur dan Trainer Saling Berkompetisi
Kemnaker Gelar Diseminasi kepada 250 Calon Pekerja Migran Indonesia
Jokowi dan Menteri AHY Didukung Gebuk Mafia Tanah
Perkuat Operasi SAR, Kemensos dan Basarnas Teken MoU
Berita ini 5 kali dibaca
Pemerintah melalui kementerian perdagangan akan membayar utang program satu harga minyak goreng (rafaksi). Utang yang akan dibayarkan sekitar 474,8 miliar. Menteri perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan, telah mengirimkan surat ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk verifikasi data pembayaran utang tersebut. Karena pembayaran utang melalui dana BPDPKS atas izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). "Sudah saya bikin surat kok Sesditjennya. Suratnya sudah dijawab oleh pak Isy Karim (Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri). Silakan (pengusaha urus) aja ke BPDPKS," kata dia ditemui di Kawasan Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (4/5).

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 14:28 WIB

Rapala Bakamla RI Berhasil Kumpulkan 6,8 Ton Sampah di Batam

Rabu, 22 Mei 2024 - 16:24 WIB

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:15 WIB

Indonesia dan Libya Jajaki Peluang Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:25 WIB

Inspektur Furcony Syakura Raih Penghargaan Satyalancana Wira Karya

Senin, 20 Mei 2024 - 15:28 WIB

Kemnaker : KKIN, Wadah Instruktur dan Trainer Saling Berkompetisi

Jumat, 17 Mei 2024 - 08:16 WIB

Kemnaker Gelar Diseminasi kepada 250 Calon Pekerja Migran Indonesia

Rabu, 15 Mei 2024 - 08:24 WIB

Jokowi dan Menteri AHY Didukung Gebuk Mafia Tanah

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:16 WIB

Perkuat Operasi SAR, Kemensos dan Basarnas Teken MoU

Berita Terbaru

Daerah

Helmy Halim : eSport Perlu Dukungan Orang Tua

Sabtu, 25 Mei 2024 - 19:17 WIB