*Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Sosialisasi Vaksin DBD

Selasa, 2 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Petugas mendapati adanya sarang nyamuk ketika menggelar PSN 3M plus di Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan.(ist)

Caption Petugas mendapati adanya sarang nyamuk ketika menggelar PSN 3M plus di Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan.(ist)

Saat ini vaksin DBD dinyatakan oleh pemerintah sudah dapat diberikan kepada masyarakat.

JAKARTA | JAKARTA

Pemerintah provinsi DKI Jakarta diminta untuk meningkatkan sosialisasi vaksin demam berdarah dengue (DBD) kepada masyarakat untuk pencegahan merebaknya penyakit tersebut pada musim pancaroba.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Vaksinasi DBD perlu sosialisasi yang lengkap kepada masyarakat,” kata anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Gilbert juga menuturkan, saat ini vaksin DBD dinyatakan oleh pemerintah sudah dapat diberikan kepada masyarakat.

Dia juga menambahkan, berdasarkan laman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) Atlanta, disebutkan bahwa keampuhan (efikasi) vaksin ini sebesar 80 persen untuk mencegah infeksi bergejala, masuk rumah sakit atau infeksi DBD berat.

Baca Juga :  Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja Baru

“Dalam artian, ada kemungkinan 20 persen terinfeksi ringan hingga berat walau telah divaksinasi,” ujarnya.

Dilaporkan bahwa keampuhan vaksin dapat bertahan enam tahun. Namun, wanita hamil dan menyusui memiliki risiko karena tidak ada data keamanan untuk kondisi ini.

Diingatkan pula pemberian vaksin wajib sesuai anjuran CDC, mengharuskan ada infeksi DBD sebelumnya melalui tes laboratorium (serologi).

Apabila anak hasilnya tes serologinya belum pernah terinfeksi dan diberi vaksin, maka ada kemungkinan malah jadi terinfeksi ringan hingga berat dan dirawat di rumah sakit.

Selain itu, diketahui perbedaan informasi mengenai anjuran CDC Atlanta diberikan pada usia minimal sembilan tahun, namun informasi di masyarakat dapat diberikan pada usia minimal enam tahun tanpa tes laboratorium.

Baca Juga :  Buka Lokakarya Pengupahan, Menaker Soroti Kendala Penerapan Struktur dan Skala Upah

Maka dari itu, dia mendesak pemerintah provinsi DKI untuk segera melakukan sosialisasi guna tindak cepat pencegahan DBD.

“Perbedaan indikasi ini dengan CDC Atlanta tentu membutuhkan penjelasan dari pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati, di Jakarta, Kamis (28/3), mengatakan penyumbang kasus DBD terbanyak dari data terakhir, yaitu Jakarta Barat, dengan total kasus mencapai 716 disusul Jakarta Selatan.

Menurut dia, sebenarnya lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta semuanya terdapat kasus DBD. Akan tetapi yang paling banyak penyebaran kasusnya hingga 26 Maret 2024, yaitu Jakarta Barat dengan jumlah kasus mencapai 716. Disusul Jakarta Selatan (576), Jakarta Timur (562), Jakarta Utara (262), Jakarta Pusat (172), dan Kepulauan Seribu (18).(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Mendes PDT Dorong Transparansi Dana Desa, Yandri Susanto Dukung Penuh
KKP Sokong PT Garam Penuhi Kebutuhan Garam Nasional
Kemenkop Berkolaborasi Bersama Bank BNI Untuk Mengakselerasi Program Revitalisasi KUD dan Gapoktan
Permudah Akses Informasi untuk Guru Agama, Kemenag Siapkan Laman Khusus PPG Daljab 2025
Perkuat Ekosistem, Menkop Bentuk Pos Pengaduan yang Terintegrasi dengan Satgas Revitalisasi Koperasi
Pemerintah Resmi Ubah PPDB Menjadi SPMB, Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Kontroversi Pembelian Mobil Mewah di Kemensos: Perlukah Diperiksa?
KKP Dorong Inovasi Hidrolisat Protein Ikan untuk Hilirisasi dan Asupan Protein Masyarakat
Berita ini 15 kali dibaca
Pemerintah provinsi DKI Jakarta diminta untuk meningkatkan sosialisasi vaksin demam berdarah dengue (DBD) kepada masyarakat untuk pencegahan merebaknya penyakit tersebut pada musim pancaroba. "Vaksinasi DBD perlu sosialisasi yang lengkap kepada masyarakat," kata anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Berita Terkait

Jumat, 7 Februari 2025 - 11:09 WIB

Mendes PDT Dorong Transparansi Dana Desa, Yandri Susanto Dukung Penuh

Jumat, 7 Februari 2025 - 10:22 WIB

KKP Sokong PT Garam Penuhi Kebutuhan Garam Nasional

Jumat, 7 Februari 2025 - 09:25 WIB

Kemenkop Berkolaborasi Bersama Bank BNI Untuk Mengakselerasi Program Revitalisasi KUD dan Gapoktan

Rabu, 5 Februari 2025 - 12:21 WIB

Permudah Akses Informasi untuk Guru Agama, Kemenag Siapkan Laman Khusus PPG Daljab 2025

Minggu, 2 Februari 2025 - 10:29 WIB

Perkuat Ekosistem, Menkop Bentuk Pos Pengaduan yang Terintegrasi dengan Satgas Revitalisasi Koperasi

Berita Terbaru