Penjelasan Pakar Hukum Pidana Soal Penanganan Pulau Rempang, Tak Ada Pelanggaran HAM

Rabu, 20 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pulau Rempang

Pulau Rempang

JAKARTA RAYA- Pakar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono menilai bahwa tak ada unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dalam konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

“Peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang, tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelanggaran Berat HAM, sebagaimana dimaksud pada UU No 26 Tahun 2000,” kata Agus dalam keterangannya pada Selasa 19 September 2023.

Dirinya pun beralasan bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 26 Tahun 2000 menyebut bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, kata dia, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah meliputi pertama ada kejahatan genosida. “Yakni setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama,” lanjutnya.

Baca Juga :  Buka Gala Dinner KTT AIS Forum 2023, Presiden Jokowi: Selamat Datang di Bali

Kejahatan genosida dapat dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.

“Kemudian menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain,” katanya.

Kedua, lanjutnya, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

“Kemudian penyiksaan; lalu perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid,” kata Agus.

Baca Juga :  Kapolri Pantau Command Center Pengamanan KTT Asean

Sementara itu, Ia menyebut bahwa pelanggaran HAM adalah tindakan yang bersifat sistematis dan meluas. “Kedua kata tersebut merupakan kata kunci yang bersifat melekat dan mutlak dan harus ada pada setiap tindakan pelanggaran HAM berat, khusus kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan,” lanjutnya.

Berdasarkan UU, Agus mengatakan bahwa tidak unsur sistematis dan meluas dalam kejadian di Pulau Rempang. “Sebab ada faktor penting dan signifikan yang membedakan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana biasa menurut KUHP atau Perundang-undangan pidana lainnya,” ujarnya.

Penulis : Taufik

Editor : Taufik

Berita Terkait

Anggota Baleg DPR RI : Meski Masuk Prolegnas Prioritas, Revisi UU MD3 Belum Tentu Dilanjutkan
Berbagi Ramadan PWI Jaya, Paket Sembako dan Santunan untuk Dhuafa dan Warakawuri
KPU Ucapkan Terima Kasih Atas Kinerja PPK dan PPS
Selama Libur Paskah, 298.370 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
Menjual BBM Pertamax Palsu Empat SPBU Ditutup
Flag Off Keberangkatan 5 April di Silang Monas 88 BUMN Gelar Mudik Gratis
Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Tarif Tol Tidak Naik
Polri Evaluasi Buffer Zone Arah Merak untuk Cegah Macet saat Mudik
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 8 April 2024 - 16:07 WIB

Anggota Baleg DPR RI : Meski Masuk Prolegnas Prioritas, Revisi UU MD3 Belum Tentu Dilanjutkan

Jumat, 5 April 2024 - 17:19 WIB

Berbagi Ramadan PWI Jaya, Paket Sembako dan Santunan untuk Dhuafa dan Warakawuri

Jumat, 5 April 2024 - 08:11 WIB

KPU Ucapkan Terima Kasih Atas Kinerja PPK dan PPS

Senin, 1 April 2024 - 09:53 WIB

Selama Libur Paskah, 298.370 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Senin, 1 April 2024 - 09:23 WIB

Menjual BBM Pertamax Palsu Empat SPBU Ditutup

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:41 WIB

Flag Off Keberangkatan 5 April di Silang Monas 88 BUMN Gelar Mudik Gratis

Rabu, 27 Maret 2024 - 10:36 WIB

Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Tarif Tol Tidak Naik

Selasa, 26 Maret 2024 - 09:55 WIB

Polri Evaluasi Buffer Zone Arah Merak untuk Cegah Macet saat Mudik

Berita Terbaru

Kriminal

Polsek Cengkareng Periksa Lima Saksi dalam Kasus Anak Bacok Ibu

Selasa, 16 Apr 2024 - 10:48 WIB

Caption Tugu Monas yang menjadi icon Jakarta.(ist)

Pemerintahan

Pansus Pasca IKN DPRD DKI Persiapkan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi

Selasa, 16 Apr 2024 - 10:44 WIB

Politik

Prabowo-Titiek, Rujuk?

Selasa, 16 Apr 2024 - 10:30 WIB