Program Kemenkes Penanganan Stunting Sulit Diimplementasikan

Selasa, 21 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. (ist)

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. (ist)

JAKARTA RAYA – Program Kementerian Kesehatan terkait penanganan kasus stunting dinilai sering sulit untuk diimplementasikan.

“Komisi IX DPR RI akan terus mengawal, menjadi penjaga gawang atas kebijakan atau program terkait kasus stunting yang sering sulit diimplementasikan,” kata anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam keterangannya saat Kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Purwakarta, Jawa Barat, kemarin.

Ia juga menyampaikan bahwa sering program atau kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan terkait dengan kasus stunting sulit diimplementasikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Contohnya, kata dia, Kementerian Kesehatan yang kini tengah membangun atau membentuk visi baru, yakni Posyandu Prima yang katanya akan buka praktik setiap hari.

“Katanya, melalui Posyandu Prima itu akan buka praktik setiap hari, ada dokter, perawat, dan bidannya. (Kaitan dengan hal itu), saya bilang ‘nonsense’,” kata dia.

Baca Juga :  Prabowo Sentil Penggunaan Anggaran Stunting

Netty juga mengaku sudah mengetahui banyak mengenai anatomi posyandu yang kenyataannya sering ditinggalkan kadernya.

Atas hal tersebut, ia menyampaikan agar Kemenkes tidak “ngarawu ku siku” atau ingin melakukan sesuatu tapi tidak memperhitungkan kemampuan.

Menurut dia, selama ini pemerintah hanya menyampaikan informasi penurunan angka stunting dan statistik semata. Padahal, stunting itu bukan hanya angka atau statistik, tetapi harus betul-betul diintervensi.

Ia mengatakan bahwa stunting itu harus ada validitas yang mana ada bayi dan balita yang benar-benar mengalami stunting serta harus ada upaya yang dilakukan melalui intervensi spesifik seperti pemberian makanan bergizi.

Dalam konteks kesehatan, katanya, disebutkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ada jenis pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK) dan ada PDK (pangan diet khusus) yang memang diberikan kepada anak yang mengalami stunting secara berulang-ulang sehingga perlu ada pendampingan, pengawasan, pembinaan pada keluarga hingga kemudian status gizinya meningkat.

Baca Juga :  Posisi Hilal Awal Tidak Terlihat, 1 Ramadan 1445 Hijriah Jatuh 12 Maret 2024

Pada momentum kampanye percepatan penurunan stunting di Bandung, Netty mengajak semua stakeholder dan masyarakat agar bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi.

Menurutnya, saat ini penanganan stunting sudah waktunya diganti diksi atau narasinya. Jadi tidak lagi menggunakan istilah penurunan atau penanganan. Melainkan harus sudah diganti dengan istilah pencegahan karena sudah diakui kalau ‘golden period’ itu sebelum bayi dua tahun. Sedangkan jika lebih dari dua tahun, itu akan sulit.(hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Pemerintah Terus Gencarkan Pemberantasan Judi Online
NU dan Politik: Antara Independensi dan Kenyataan
CBA Desak Pertamina Patra Niaga Transparan Ungkap Dugaan Penyimpangan Distribusi Gas Elpiji 3Kg
Gelar Temu Kangen, IKAL 49 Bangga Banyak Anggota Jabat Posisi Strategis di Pemerintahan
Peduli Rakyat, Pemerintah Batalkan Aturan Larangan Pengecer LPG 3 Kg
Truk Galon Alami Rem Blong Hantam Gerbang Tol Ciawi, 6 Orang Tewas, Lalu Lintas Dialihkan
Akhirnya! Bahlil Ngaku Salah soal Kisruh Elpiji 3 Kg
Datangi Pangkalan Gas, Bahlil Disemprot Warga: Anak Kami Lapar!
Berita ini 49 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 16:06 WIB

Pemerintah Terus Gencarkan Pemberantasan Judi Online

Kamis, 6 Februari 2025 - 13:25 WIB

NU dan Politik: Antara Independensi dan Kenyataan

Kamis, 6 Februari 2025 - 12:24 WIB

CBA Desak Pertamina Patra Niaga Transparan Ungkap Dugaan Penyimpangan Distribusi Gas Elpiji 3Kg

Kamis, 6 Februari 2025 - 11:26 WIB

Gelar Temu Kangen, IKAL 49 Bangga Banyak Anggota Jabat Posisi Strategis di Pemerintahan

Rabu, 5 Februari 2025 - 16:12 WIB

Peduli Rakyat, Pemerintah Batalkan Aturan Larangan Pengecer LPG 3 Kg

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid

Nasional

Pemerintah Terus Gencarkan Pemberantasan Judi Online

Kamis, 6 Feb 2025 - 16:06 WIB

Nasional

NU dan Politik: Antara Independensi dan Kenyataan

Kamis, 6 Feb 2025 - 13:25 WIB