JAKARTA RAYA-Persoalan masyarakat seperti Jalan Rusak, Pengelolaan Sampah, Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga saluran air di pemukiman warga menjadi keluhan yang disampaikan masyarakat RW 05, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarasa, Jaksel saat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menggelar reses, Rabu (1/7/2026) pagi.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah ketua RT dan tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa berbagai usulan yang telah diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bahkan Info Bank bertahun-tahun belum juga direalisasikan.
Ketua RT 02, Sugito mengeluhkan usulan perbaikan saluran air yang telah masuk Info Bank, bahkan sudah dilakukan peninjauan lapangan, namun hingga kini belum dikerjakan.
Sementara itu, Nasimi, Ketua RT 04, menyampaikan bahwa usulan pembangunan turap sudah tiga kali masuk Musrenbang. Namun, hingga kini belum terealisasi meski turap yang ada telah jebol.
Dia juga mempertanyakan enam titik PJU yang sudah disurvei tetapi belum dipasang, serta kondisi jalan lingkungan yang rusak.
Keluhan serupa disampaikan Ketua RT 01, Tribudi Suharti. Menurutnya, warga telah membuat banyak lubang biopori sesuai anjuran pemerintah, tetapi tidak pernah mendapat pendampingan mengenai pengelolaan setelah lubang tersebut penuh.
Selain itu, sejumlah usulan Musrenbang dan Info Bank juga belum mendapatkan tindak lanjut, termasuk PJU yang tiangnya sudah berdiri namun lampunya tak kunjung menyala.
Warga lainnya, Ari, meminta Dinas Bina Marga bertanggung jawab terhadap jalan lingkungan yang rusak akibat keluar masuk alat berat proyek. Menurutnya, setelah pekerjaan selesai, jalan ditinggalkan dalam kondisi rusak tanpa dilakukan pengaspalan ulang.
Sementara Ketua RW 05, Kasingun, meminta pemerintah mempercepat realisasi usulan warga sekaligus memberikan kejelasan mengenai pengelolaan balai warga yang sudah dibangun agar memiliki penanggung jawab yang jelas.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yuke mengatakan persoalan yang paling banyak muncul dalam reses memang berkaitan dengan sarana dan prasarana.
“Yang paling banyak dipertanyakan masyarakat saat reses pasti terkait pengaspalan, saluran air karena masih ada beberapa daerah yang banjir, kemudian penerangan jalan umum yang sudah diusulkan melalui Musrenbang tapi belum terealisasi. Selain itu juga persoalan sampah, kabel utilitas, hingga masalah desil yang sekarang ini banyak juga dikeluhkan masyarakat,” ujar Yuke Yurike, Rabu (1/7/2026).
Wabendum DPP PDI Perjuangan itu menilai persoalan-persoalan yang sudah bertahun-tahun masuk dalam perencanaan pembangunan harus segera ditelusuri penyebabnya hingga belum terealisasi.
“Kalau terkait anggaran, sebetulnya sudah kita anggarkan. Jangan sampai usulan yang sudah masuk Musrenbang atau Pokok Pikiran (Pokir) justru tergeser oleh usulan lain. Kita ingin semua jalur aspirasi bisa direalisasikan secara merata,” beber anggota DPRD DKI yang sudah 3 periode duduk di Kebon Sirih itu.
Yuke memastikan seluruh temuan dalam reses akan menjadi bahan evaluasi di Fraksi PDI Perjuangan maupun Komisi D DPRD DKI Jakarta untuk disampaikan kepada jajaran eksekutif.
“Ini pasti menjadi catatan Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi D. Nanti akan kita sampaikan dalam rapat-rapat bersama eksekutif agar menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Srikandi PDIP itu juga berharap seluruh perangkat daerah dapat lebih cepat merespons setiap laporan masyarakat.
“Yang terpenting masyarakat mendapatkan jawaban. Kalau memang harus menunggu proses, mereka harus diberikan penjelasan sehingga tahu harus bagaimana. Edukasi seperti ini juga penting,” katanya.
Selain infrastruktur, Yuke turut menyoroti kesiapan penerapan kebijakan pemilahan sampah yang akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2026. Menurutnya, masyarakat sudah mulai memiliki kesadaran, namun masih membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan.
“Masyarakat sudah mulai aware, tetapi masih perlu pendampingan, sosialisasi, pelatihan, termasuk bagaimana pengangkutan sampah hasil pemilahan. Jangan sampai warga sudah disuruh memilah, tapi kemudian bingung sampahnya mau dibawa ke mana. Ini harus menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh pihak, termasuk komunitas bank sampah,” tandasnya.
Hadir dalam acara reses tersebut, perwakilan Sudin Bina Marga, Lingkungan Hidup (LH), Satpol PP dan SDA.(hab)
Tinggalkan Balasan