Terkait Pembangunan Jalan Sejajar KBT, Pemprov DKI Lakukan Pendataan Lahan Warga Cakung

Selasa, 30 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Proses pendataan lahan milik warga.(ist)

Caption Proses pendataan lahan milik warga.(ist)

Kegiatan ini merupakan pendataan awal terhadap 22 bidang yang diajukan dalam daftar kepemilikan tanah yang terkena program pembangunan akses jalan sejajar KBT tersebut.

JAKARTARAYA-Untuk pembebasan lahan bagi pembangunan akses jalan sejajar Kanal Banjir Timur (KBT) di RT 07/RW 03 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pendataan awal lahan warga.

Satu per satu rumah warga didatangi puluhan petugas gabungan untuk didata kepemilikan tanahnya. Tercatat, ada 22 bidang yang terkena pelebaran jalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pendataan itu melibatkan unsur pengurus RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) , kecamatan, Biro Pemerintahan Pemprov DKI, Satpol PP DKI, Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan unsur terkait lainnya.

Koordinator Pengaduan Biro Pemerintahan DKI Jakarta Agus Saputra menyebutkan kegiatan ini merupakan pendataan awal terhadap 22 bidang yang diajukan dalam daftar kepemilikan tanah yang terkena program pembangunan akses jalan sejajar KBT tersebut.

Baca Juga :  Prabowo-Jokowi Pecah Kongsi?

Pihaknya ingin memastikan kepemilikan tanahnya karena berdasarkan data yang ada, dari 22 bidang tanah, diklaim oleh dimiliki oleh 27 orang.

Sehingga, lanjut dia, perlu dicek kembali apakah ada penambahan orang yang memilikinya atau tidak.

“Pendataan ini kita targetkan rampung dalam satu hari. Nantinya dituangkan dalam daftar sementara yang akan kita undang dalam konsultasi publik di kantor kelurahan pada 7 Mei,” ujar Agus.

Sejauh ini tidak ada kendala dalam melakukan pendataan karena melibatkan personel gabungan didukung pengurus RT, RW dan LMK setempat.

Saat sosialisasi awal pada pekan lalu, kata Agus, pihaknya sudah membagikan formulir kepada warga pemilik bidang tanah.

“Hari ini formulir tersebut ditarik kembali untuk mengetahui siapa saja pemilik lahan yang akan dibebaskan,” katanya.

Baca Juga :  May Day 2024, Menaker Ajak Pekerja atau Buruh Tatap Masa Depan Dunia Ketenagakerjaan

Surat kepemilikan tanah akan diperiksa pada saat pelaksanaan pengadaan tanah oleh Kantor Pertanahan karena pihaknya hanya melakukan pendataan klaim kepemilikan saja oleh masyarakat.

Salah seorang warga RT 07/03 Ujung Menteng, Nona (64) mengatakan, pihaknya mendukung program DKI dalam pembangunan akses jalan.

Namun, dia berharap mendapatkan ganti rugi yang layak karena uangnya bisa digunakan untuk membeli rumah kembali.

Hal itu karena, tambahnya, rumah yang dihuninya saat ini baru dibangun setelah rumah sebelumnya juga terkena pembangunan KBT.

“Rumah awal yang dulu dibongkar karena terkena pembangunan KBT. Sekarang bikin rumah baru lagi, eh kena pembebasan lagi untuk pelebaran jalan KBT. Harapannya nanti dibayar sesuai harga pasaran agar bisa membangun kembali rumah di tempat lain,”¬†ujarnya.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Rapala Bakamla RI Berhasil Kumpulkan 6,8 Ton Sampah di Batam
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan
Indonesia dan Libya Jajaki Peluang Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan
Inspektur Furcony Syakura Raih Penghargaan Satyalancana Wira Karya
Kemnaker : KKIN, Wadah Instruktur dan Trainer Saling Berkompetisi
Kemnaker Gelar Diseminasi kepada 250 Calon Pekerja Migran Indonesia
Jokowi dan Menteri AHY Didukung Gebuk Mafia Tanah
Perkuat Operasi SAR, Kemensos dan Basarnas Teken MoU
Berita ini 4 kali dibaca
Untuk pembebasan lahan bagi pembangunan akses jalan sejajar Kanal Banjir Timur (KBT) di RT 07/RW 03 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pendataan awal lahan warga. Satu per satu rumah warga didatangi puluhan petugas gabungan untuk didata kepemilikan tanahnya. Tercatat, ada 22 bidang yang terkena pelebaran jalan. Pendataan itu melibatkan unsur pengurus RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) , kecamatan, Biro Pemerintahan Pemprov DKI, Satpol PP DKI, Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan unsur terkait lainnya.

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 14:28 WIB

Rapala Bakamla RI Berhasil Kumpulkan 6,8 Ton Sampah di Batam

Rabu, 22 Mei 2024 - 16:24 WIB

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:15 WIB

Indonesia dan Libya Jajaki Peluang Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:25 WIB

Inspektur Furcony Syakura Raih Penghargaan Satyalancana Wira Karya

Senin, 20 Mei 2024 - 15:28 WIB

Kemnaker : KKIN, Wadah Instruktur dan Trainer Saling Berkompetisi

Jumat, 17 Mei 2024 - 08:16 WIB

Kemnaker Gelar Diseminasi kepada 250 Calon Pekerja Migran Indonesia

Rabu, 15 Mei 2024 - 08:24 WIB

Jokowi dan Menteri AHY Didukung Gebuk Mafia Tanah

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:16 WIB

Perkuat Operasi SAR, Kemensos dan Basarnas Teken MoU

Berita Terbaru

Daerah

Helmy Halim : eSport Perlu Dukungan Orang Tua

Sabtu, 25 Mei 2024 - 19:17 WIB