Terkait Putusan Sengketa Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi Terjebak

Rabu, 24 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Keputusan dapat diprediksi. MK terjebak, mengingat bahwa keputusan MK tentang pencalonan Gibran, yang walaupun dinilai tidak etis karena peran Anwar Usman (Paman Gibran) sebagai ketua MK dalam keputusan itu, tetap dipertahankan,”

JAKARTARAYA-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2024 menuai sorotan pengamat internasional.
Pakar politik dan keamanan internasional Universitas Murdoch Australia, Ian Wilson, mengkritik putusan MK, pada Senin (22/4) kemarin. Salah satunya, pencalonan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang disahkan dan dianggap tak terbukti.

Ia menilai putusan MK tersebut ada unsur nepotisme. Sehingga, lembaga hukum ini terjebak dalam putusan. “Keputusan dapat diprediksi. MK terjebak, mengingat bahwa keputusan MK tentang pencalonan Gibran, yang walaupun dinilai tidak etis karena peran Anwar Usman (Paman Gibran) sebagai ketua MK dalam keputusan itu, tetap dipertahankan,” ujar Wilson, dikutip CNNIndonesia,com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di ketahui, MK menggelar sidang putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca Juga :  DPMPD Gelar Lomba Teknologi Tepat Guna

Mereka mengajukan sejumlah gugatan seperti pengaruh bantuan sosial ke pemilih, intervensi presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres, hingga status pencalonan Gibran yang dipertanyakan.
Dalam sidang yang berlangsung Senin, MK menyatakan pencalonanan Gibran sebagai cawapres sah dan memenuhi syarat pada Pilpres 2024.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti bahwa perubahan syarat pasangan calon sebagaimana diputus dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023 sehingga meloloskan Gibran sebagai cawapres yang sah tidak serta merta bisa dipandang sebagai bentuk nepotisme atau abuse of power dari Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Arif mengatakan MK memandang latar belakang dan keberlakuan aturan tersebut sudah dilegalkan berkali-kali, seperti dalam Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023 serta Putusan MK Nomor 150/PUU-XXI/2023.

MK menilai tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Arief juga menyinggung putusan etik berat oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait putusan 90 itu.

Baca Juga :  Kesalahan Sirekap Akibat Kesalahan Manusia

“Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, adanya Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut,” ujar Arief.

Dia lantas menegaskan MKMK tak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam konteks perselisihan hasil Pemilu, lanjut Arif, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat. Namun, kata dia lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta Pemilu.

“Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut,” ungkap Arif.(jr)

Penulis : il

Berita Terkait

PKB Pusat UKK Bakal Calon Walikota, Helmy Halim salah satunya
Helmy Halim: PSI Kota Tangerang “Spektakuler”, Resmi Mendaftar ke “Partainya” Kaesang
Airin Dipuji Ketum PAN
Anies dan Ahok Sulit Bersanding di Pilkada Jakarta
Wawancara Penjaringan PDIP, Helmy Halim : PDIP Partai Besar, Dua Periode Pemenang
Empat Nama Muncul di PDIP untuk Pilkada Jakarta
Gerindra Lirik Dedy Mulyadi di Pilkada Jabar
Helmy Halim : Bersama PKB Ingin Perhatikan Pengurus DKM
Berita ini 4 kali dibaca
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2024 menuai sorotan pengamat internasional. Pakar politik dan keamanan internasional Universitas Murdoch Australia, Ian Wilson, mengkritik putusan MK, pada Senin (22/4) kemarin. Salah satunya, pencalonan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang disahkan dan dianggap tak terbukti. Ia menilai putusan MK tersebut ada unsur nepotisme. Sehingga, lembaga hukum ini terjebak dalam putusan. "Keputusan dapat diprediksi. MK terjebak, mengingat bahwa keputusan MK tentang pencalonan Gibran, yang walaupun dinilai tidak etis karena peran Anwar Usman (Paman Gibran) sebagai ketua MK dalam keputusan itu, tetap dipertahankan," ujar Wilson, dikutip CNNIndonesia,com.

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 22:27 WIB

PKB Pusat UKK Bakal Calon Walikota, Helmy Halim salah satunya

Selasa, 21 Mei 2024 - 12:22 WIB

Helmy Halim: PSI Kota Tangerang “Spektakuler”, Resmi Mendaftar ke “Partainya” Kaesang

Senin, 13 Mei 2024 - 09:43 WIB

Airin Dipuji Ketum PAN

Rabu, 8 Mei 2024 - 08:39 WIB

Anies dan Ahok Sulit Bersanding di Pilkada Jakarta

Selasa, 7 Mei 2024 - 12:59 WIB

Wawancara Penjaringan PDIP, Helmy Halim : PDIP Partai Besar, Dua Periode Pemenang

Selasa, 7 Mei 2024 - 09:35 WIB

Empat Nama Muncul di PDIP untuk Pilkada Jakarta

Senin, 6 Mei 2024 - 10:11 WIB

Gerindra Lirik Dedy Mulyadi di Pilkada Jabar

Sabtu, 4 Mei 2024 - 12:05 WIB

Helmy Halim : Bersama PKB Ingin Perhatikan Pengurus DKM

Berita Terbaru

Daerah

Helmy Halim : eSport Perlu Dukungan Orang Tua

Sabtu, 25 Mei 2024 - 19:17 WIB