JAKARTA RAYA – Pengamat Kebijakan Publik dan Politik yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia, Mulyadi mengungkapkan sikap tegas menolak Penjabat (Pj) Boneka diluar usulan DPRD Kota Bekasi.
“Kuatnya kepentingan politik oknum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pj Kepala Daerah yang di plot oleh Kementerian diluar usulan DPRD Kota Bekasi dan Gubernur Provinsi Jawa Barat mulai menuai penolakan, seperti penolakan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat,” papar Mulyadi, Minggu (10/9/2023).
Raden Gani, sambung Mulyadi, yang dikabarkan santer untuk menjadi Pj Walikota Bekasi, nama yang tidak diusulkan secara resmi oleh DPRD Kota Bekasi dan Gubernur Jawa Barat mendapat penolakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika Pj Walikota ditentukan oleh oknum eselon 1 di Kemendagri dengan mengabaikan usulan DPRD dan Gubernur, buat apa ada proses usulan? Jika yang dijadikan sekehendak Mereka. Untuk itu, kami atas nama warga Kota Bekasi menolak keras adanya Pj Boneka Walikota,” tegas Mulyadi.
Selain itu, Mulyadi menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian agar berhati-hati dalam menentukan penunjukkan Pj Kepala Daerah untuk Kota Bekasi dan saya yakin Bapak Menteri tidak ikut dalam kongkalikong penentuan tsb, sebab infonya diduga ini ada kepentingan kaitan dengan kepentingan RK mantan Gubernur Jawa Barat di Pilkada Kota Bandung.
“Mendagri harus memperhatikan beberapa hal untuk mencegah konflik kepentingan dalam pemilihan PJ. Walikota Bekasi, dengan mengusut latar belakang dan relasi politik kandidat, karena jelas apa yang disampaikan Tri Adhianto Tjahyono awal mula akan terjadi di Kota Bekasi. Politik kepentingan tidak bisa dihindarkan pastinya, dan tidak baik bagi keberlangsungan demokrasi di Kota Bekasi tentunya. Misi untuk menegakkan good governance akan sangat sulit untuk direalisasikan, sehingga berpotensi menjadi celah oknum tertentu menitipkan kepentingan politiknya. Netralitas penyelenggaraan Pemerintahan harus dipastikan terjaga. Inikan sangat-sangat strategis sekali, posisi Penjabat Kepala Daerah,” ujar aktivis GMNI tersebut.
Selain itu, sambung Mulyadi, jika Pj Walikota Bekasi titipan oknum di Kemendagri dan di belakangnya ada RK mantan Gubernur Jawa Barat, dan harapan kita semua DPRD Kota Bekasi harus bersikap terhadap hal itu.
“Pj Walikota Bekasi yang di setting oleh oknum petinggi di Kemendagri jelas ini ada konspirasi, dan PJ. Boneka belum tentu orang yang memahami Kota Bekasi. Oleh karena itu, DPRD Kota Bekasi harus bersikap, jika usulannya di abaikan,” terang Mul.
Sebelumnya, lanjut Mulyadi, informasi beredar bahwa Calon Pj Walikota Bekasi yang santer akan di plot adalah Raden Gani Muhammad, Pejabat di Kemendagri yang di luar usulan.
Namun, nama Raden Ghani berdasarkan salah satu narasumber di Kemendagri, bahkan nama Raden Ghani kuat mendapat dukungan dari Walikota Bekasi, Tri Adhianto dan Pejabat Sekjen Kemendagri.
“Raden Ghani dapat dukungan dari Walikota Bekasi, Tri Adhianto, yang bermain dengan RK mantan Gubernur Jabar dan Oknum Eselon 1 Kemendagri,” cetus sumber dilapangan yang enggan namanya disebutkan. Namun saya yakin Pak Menteri Dalam Negeri dapat mengambil sikap tegas untuk bisa memutuskan yang terbaik bagi Kota Bekasi dengan menunjuk dan memilih PJ. Walikota yang sesuai dengan keinginan masyarakat di Kota Bekasi yang berdasarkan usulan dari DPRDnya.
Penulis : Hadits Abdillah
Editor : Hadits Abdillah
