JAKARTA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan pembangunan 11 rumah susun (rusun) baru pada 2027 sebagai langkah memperluas penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Proyek tersebut diharapkan mendapat dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengatakan usulan pembangunan rusun masih dalam proses pembahasan bersama Kementerian PKP.

“Terkait 11 rusun tersebut sedang proses pengusulan ke Kementerian PKP. Besar harapan dapat didukung penuh melalui Program 3 Juta Rumah sebagai portofolio bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” ujar Kelik, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, pembangunan rumah susun menjadi solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian di Jakarta yang menghadapi keterbatasan lahan serta tingginya harga properti.

Selain diperuntukkan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program pemerintah, rusun juga akan dapat dihuni oleh masyarakat umum sesuai ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2024.

“Sasaran penghunian rusunawa adalah masyarakat terprogram dan masyarakat umum sesuai Pergub Nomor 111 Tahun 2024,” katanya.

Sebelas Lokasi Rusun yang Diusulkan

Adapun 11 lokasi pembangunan rumah susun yang diusulkan meliputi:

  1. Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.
  2. Marunda Cluster C, Cilincing, Jakarta Utara.
  3. Komarudin, Cakung, Jakarta Timur.
  4. Rorotan IX, Cilincing, Jakarta Utara.
  5. Cakung KM 2, Jakarta Timur.
  6. Tongkol Tahap III, Pademangan, Jakarta Utara.
  7. Marunda Cluster A, Jakarta Utara.
  8. Marunda Cluster B, Jakarta Utara.
  9. Semper Cakung Drain, Semper, Jakarta Utara.
  10. Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat.
  11. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat.

Pramono: Hunian Vertikal Jadi Solusi Jakarta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pembangunan 11 rusun tersebut telah memperoleh persetujuan dalam pembahasan anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk tahun depan.

“Tadi kebetulan kami rapat mengenai anggaran. Dalam rapat anggaran, saya sudah menyetujui untuk tahun depan ini kita bangun 11 rusun baru yang besar untuk memberikan kemudahan secara terbuka dan transparan bagi siapa pun untuk memilikinya ataupun menyewanya,” ujar Pramono.

Menurutnya, pengembangan hunian vertikal menjadi kebutuhan mendesak di Jakarta karena keterbatasan lahan membuat kepemilikan rumah tapak semakin sulit dijangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

“Karena nggak mungkin Jakarta ini orang bisa memiliki lahan kecuali orang yang mampu, yang landed. Maka housing yang vertikal inilah yang menjadi kata kunci untuk itu,” katanya.

Melalui pembangunan 11 rumah susun baru tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berada di lokasi strategis. Program ini juga diharapkan mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih efisien, mengurangi backlog perumahan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Hab)