Oleh : Ical Syamsudin, S.Sos., S.H.
(Dir. Eksekutif LBH Jaringan Rakyat)
JAKARTA RAYA – Pengalihan isu dan upaya adu domba adalah dua taktik manipulasi psikologi dan komunikasi sosial yang sering digunakan dalam dunia politik, media, serta hubungan masyarakat untuk mengontrol opini publik.
Kedua taktik ini memiliki istilah formal dan ilmiahnya masing-masing, baik dalam bidang sosiologi politik, ilmu komunikasi, maupun ilmu logika (fallacy).
Manuver tersebut kerap dilakukan “Genk Solo” yang sepertinya sudah kehabisan akal, usai skandal penyadapan Istana dan jerat hukum terbongkar, rumor Sufmi Dasco Ahmad mendadak dihembuskan untuk dijadikan tumbal politik pengalihan isu.
Isu mengenai Sufmi Dasco Ahmad yang disebut-sebut akan menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka telah dibantah secara resmi sebagai informasi bohong atau hoaks yang sengaja diembuskan sebagai upaya pengalihan isu.
Narasi ini dinilai sebagai bagian dari taktik adu domba politik untuk mengalihkan sorotan publik dari skandal utama yang sedang bergulir, yaitu kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan melalui akun media sosial pribadinya pada November 2026 bahwa rumor dirinya akan menduduki kursi Cawapres adalah hoaks.
Ia secara langsung mengaitkan kemunculan rumor tersebut dengan upaya pihak tertentu untuk menggeser perhatian masyarakat dari “hot issue” kasus penyadapan ilegal.
Latar belakang yang memicu pengalihan isu ini adalah penetapan empat perwira tinggi sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada awal November 2026 atas kasus penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha.
Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan/eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta (ASN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan yang terakhir adalah Irjen Slamet Uliandi (SU)
Dalam dinamika politik yang berkembang di ruang publik dan media sosial, nama kelompok yang diistilahkan sebagai “Geng Solo” kerap dikait-kaitkan dengan operasi penyadapan tersebut karena kedekatan historis para tersangka dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pakar politik dan beberapa komunikolog menilai bahwa pergeseran narasi ke arah adu domba antara Prabowo dan Dasco sengaja dilemparkan agar perhatian publik terpecah dan tidak berfokus pada aktor intelektual di balik skandal penyadapan atau dugaan percobaan makar tersebut.
Jika ditarik benang merahnya, kubu geng Solo tampak makin mendesak oleh rangkaian kegagalan operasi mereka.
Penyadapan ilegal 2025-2026 oleh LSP dan komplotannya yang kini resmi dibidik Pasal 191 KUHP tentang Makar.
Operasi “Kill the Messenger” pada 29 Oktober 2026 yang menjebak Raffi Ahmad demi merusak kredibilitas figur ring Medan Merdeka.
Putusan kasasi MA yang menyatajan surat keterangan penyertaan ijasah SMA Gibran tidak Sah.
Disisi lain, Ketika jenderal kepercayaan mereka ditangkap pada 3 November 2026, narasi instan langsung digeser dengan menumbalkan nama Sufmi Dasco Ahmad demi membenturkan pimpinan Istana.
Pola kelicikan adu domba itu muncul seketika terkait bantahan dari salah seorang politisi PSI yang juga merupakan bagian dari genk Solo.
Bantahan itu datang dari Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.
Dirinya membantah keras tudingan keterlibatan kelompok Solo dalam aksi-aksi destruktif atau penyadapan tersebut, dan menyebut video-video propaganda yang beredar di media sosial sebagai upaya nyata dari pihak luar untuk mengadu domba hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo. (*)
Tinggalkan Balasan