JAKARTA RAYA – Peretas terkenal Bjorka kembali mengguncang dunia maya Indonesia dengan dugaan kebocoran jutaan data pribadi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sekitar 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diklaim telah dicuri dan dijual di forum gelap Breach Forums.
Yang lebih mengejutkan, data yang bocor tersebut mencakup informasi pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Informasi mengenai kebocoran ini pertama kali diungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, dalam unggahannya di platform media sosial X (sebelumnya Twitter).
Teguh menyebutkan bahwa Bjorka, yang dikenal dengan aksi-aksi kontroversial, menawarkan data tersebut seharga sekitar Rp150 juta. “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain,” ungkap Teguh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menambahkan bahwa data milik Presiden Jokowi, putra-putranya, serta beberapa menteri penting seperti Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, termasuk dalam data yang bocor. Teguh membagikan tangkapan layar dari Breach Forums yang menunjukkan unggahan Bjorka pada September 2024, di mana Bjorka mengklaim telah mencuri total 6,6 juta data yang dijual seharga US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar.
“Bersama dengan sampel ini, kamu akan mendapatkan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan putra-putranya, serta data tentang Menteri Keuangan dan menteri lainnya,” tulis Bjorka dalam forum tersebut, menunjukkan motifnya yang lebih dari sekadar pencurian data, tetapi juga untuk mempermalukan tokoh-tokoh penting negara.
Selain Teguh, perusahaan keamanan siber internasional Falcon Feeds juga mengangkat isu kebocoran ini melalui akun X mereka. Dalam cuitan tersebut, Falcon Feeds menyebutkan bahwa seorang anggota forum pembobolan mengklaim telah membocorkan data dari DJP, yang berisi informasi pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. Namun, Falcon Feeds menegaskan bahwa keaslian klaim ini belum terverifikasi sepenuhnya.
Menanggapi insiden kebocoran data ini, Kementerian Keuangan melalui DJP segera merespons. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan investigasi mendalam terkait dugaan kebocoran ini. “Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujar Dwi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut mengenai hasil investigasi DJP. Namun, kekhawatiran publik terhadap isu kebocoran data terus meningkat. Sebelumnya, Bjorka juga terlibat dalam beberapa kasus kebocoran data yang melibatkan informasi sensitif warga negara, termasuk data dari KPU, BPJS Kesehatan, dan institusi lainnya. Aksi berulang Bjorka menimbulkan pertanyaan besar terkait sistem keamanan siber di Indonesia, terutama dalam menjaga data sensitif warga negara. (hab)
