Heboh Isu Lockdown dan Pandemi 2.0, DPR Minta Praktisi Kesehatan Tak Asal Kasih Informasi

Rabu, 13 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Unggahan dr Tifa soal lockdown dan pandemi 2.0

Unggahan dr Tifa soal lockdown dan pandemi 2.0

JAKARTA RAYA – Komisi IX DPR RI menyayangkan beredarnya isu mengenai Pandemi 2.0 dan isu lockdown pada tahun 2023 di media sosial yang menghebohkan masyarakat. Isu tersebut menjadi ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat usai disampaikan oleh salah seorang praktisi kesehatan.

“Saya sangat menyayangkan karena ini sudah masuk media sosial. Ada juga yang percaya sesuatu yang tidak benar secara ilmiah tapi disampaikan oleh orang yang punya tendensi. Jadi saya kira banyak rakyat yang percaya sehingga membuat bingung masyarakat,” kata anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, Rabu (13/9/2023).

Diketahui unggahan seorang praktisi makanan kesehatan dan ahli epidemiologi molekuler bernama dr. Tifauzia Tyassuma atau dr.Tifa membuat ramai media sosial. Sebab ia menuliskan bahwa Pandemi 2.0 ternyata dimajukan menjadi 2023, dari yang dijadwalkan tahun 2025

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dokter tersebut juga mengklaim dalam sebulan atau dua bulan Indonesia akan kembali mengalami lockdown. Termasuk juga dengan adanya aturan work from home (WFH), dan penggunaan masker. Hal tersebut buntut polusi udara yang semakin parah dan varian terbaru Covid-19, yakni Eris sudah masuk ke Indonesia.

Baca Juga :  Sustainability dan Pengelolaan Limbah B3, Kolaborasi Strategis untuk Solusi Limbah B3 Berkelanjutan

Rahmad pun mengingatkan agar seseorang bijak dalam bermedia sosial, apalagi yang bersangkutan mempunyai latar belakang akademisi di bidang kesehatan. Sebab dengan latar belakang ilmu kesehatan, praktidi dapat membuat masyarakat percaya dengan informasi yang disampaikannya.

“Untuk itu saran saya bijaklah bermedia sosial bagi siapapun yang berlatar belakang akademis, bergelar apapun yang berlatar belakang akademik, tolong menyampaikan yang akademik juga. Praktisi kesehatan jangan salah dan asal kasih informasi,” ujarnya.

Terlebih, kata dia, banyak masyarakat yang percaya akan perkataan seseorang dengan latar belakang yang mengerti tentang fenomena Pandemi. Ia menilai, informasi yang salah tak hanya menyebabkan keresahan publik tapi juga menimbulkan persepsi buruk terhadap pemerintah.

“Kan tidak semua masyarakat yang membaca di media sosial itu memiliki akademis yang cukup untuk menelaah. Repot kalau menganggap seolah-olah benar kalau pandemi itu direncanakan apalagi bisa dimajukan. Sehingga mendiskreditkan Pemerintah dan mendiskreditkan pihak lain,” tuturnya.

Baca Juga :  Sutejo, Ahli Terapi Telapak Petir yang Jago Bikin Lagu

Rahmad juga menganggap pernyataan dr.Tifa merupakan hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebab Pandemi merupakan musibah kesehatan yang tidak bisa direncanakan, apalagi dimajukan seperti yang disampaikan sang dokter.

“Meskipun banyak juga yang menertawakan, masa ada sih pandemi direncanakan apalagi dimajukan kayak agenda yang bisa direncanakan aja. Musibah pandemi itu tidak bisa direncanakan, apalagi dimajukan seenaknya sendiri,” tegasnya.

Oleh karena itu, Legislator PDIP ini mengingatkan agar semua pihak tidak sembarangan menyampaikan informasi perihal Pandemi sebelum memiliki data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Rahmad juga menyebut pandemi dan lockdown merupakan isu sensitif di mana banyak masyarakat yang hingga saat ini masih berjuang memulihkan perekonomian dan kehidupan sosialnya usai Pandemi Covid-19 berlalu.

“Perlu saya ingatkan informasi yang salah tapi seringkali dan diulang-ulang dalam media sosial bisa menjadi sesuatu yang keliru tapi dianggap benar. Ujungnya adalah rakyat yang menjadi korban karena informasi yang salah, yang rugi adalah kita semua,” pungkasnya.(hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Warga Kampung Pemulung, Kolaborasi Hotel Santika dan RSIA Dhia
Konsumsi Buah di Indonesia Masih Rendah, Berikut Faktor dan Solusinya
Virus HMPV Merebak
Ketua Fraksi PKS: Revisi UU Kesehatan, Liberalisasi dalam Dunia Kesehatan
KTKI-Perjuangan Desak Menpan RB dan Kepala BKN Beri Sanksi Terkait Dugaan Rangkap Jabatan Dirut RSCM dan Ketua KKI Eks Dirjen Nakes yang Non PNS Aktif
Lapor Presiden Prabowo usai ke Mas Wapres, KTKI Perjuangan Adukan Penyalahgunaan Kekuasaan Budi Gunadi atas Terbitnya Keppres KKI
DLH DKI Pantau Kualitas Udara Jakarta dari 31 SPKU
KTKI Laporkan Dugaan Maladministrasi ke ‘Lapor Mas Wapres’, Tuntut Pembatalan PMK 12/2024 dan Keppres 69/M/2024
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Januari 2025 - 10:23 WIB

Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Warga Kampung Pemulung, Kolaborasi Hotel Santika dan RSIA Dhia

Sabtu, 18 Januari 2025 - 14:17 WIB

Konsumsi Buah di Indonesia Masih Rendah, Berikut Faktor dan Solusinya

Rabu, 8 Januari 2025 - 11:29 WIB

Virus HMPV Merebak

Jumat, 29 November 2024 - 10:17 WIB

Ketua Fraksi PKS: Revisi UU Kesehatan, Liberalisasi dalam Dunia Kesehatan

Kamis, 21 November 2024 - 16:25 WIB

KTKI-Perjuangan Desak Menpan RB dan Kepala BKN Beri Sanksi Terkait Dugaan Rangkap Jabatan Dirut RSCM dan Ketua KKI Eks Dirjen Nakes yang Non PNS Aktif

Berita Terbaru