PSN di PIK 2 & BSD Tak Pakai APBN

Kamis, 28 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Belum lagi kementerian-kementerian yang membidangi infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan berbeda-beda. Inilah yang menghambat investor terhambat dalam menjalankan aktivitasnya,”

JAKARTA | JAKARTA

Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmed Zaki Iskandar menyebut pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD tidak memakai dana APBN meski ditetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi status PSN tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait,” ujar Zaki, dikutip Rabu (27/3).

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menetapkan 14 PSN baru tahun 2024, diantaranya PIK2 dan BSD.

Menurut Zaki, penunjukkan dua kawasabn itu memang untuk mendapatkan dukungan pemerintah, tapi bukan dari sisi pendanaan. Dukungan yang dimaksud adalah percepaan proses mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk pembangunan kawasan.

Baca Juga :  Pemprov DKI Diminta Pantau Data Kependudukan Jelang Pemilu

Mantan Bupati Tangerang ini menyebutkan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Bahkan, untuk mendapat rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan sampai memakan waktu hingga 2 tahun.

Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan.

“Belum lagi kementerian-kementerian yang membidangi infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan berbeda-beda. Inilah yang menghambat investor terhambat dalam menjalankan aktivitasnya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kawasan BSD akan terfokus pada pembangunan bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektar (ha). Di dalamnya, terdapat pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.

Sementara 10 hektar akan digunakan untuk bio medical center. Di mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan, serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.

Baca Juga :  KPU : H-3 Paling Lambat Surat Fisik Undangan Sudah di Tangan

“Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical,” imbuhnya.

Sementara, PIK 2 akan mengembangkan kawasan green area dan eco-city yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.

“Saat ini kawasan PIK 2 telah dibangun hutan mangrove seluas 200 ha. Penambahan akan dilakukan sekitar 200 ha yang akan dijadikan destinasi wisata, sekaligus permukiman,”¬†jelasnya.(jr)

Penulis : il

Berita Terkait

Kemnaker Gelar Diseminasi kepada 250 Calon Pekerja Migran Indonesia
Jokowi dan Menteri AHY Didukung Gebuk Mafia Tanah
Perkuat Operasi SAR, Kemensos dan Basarnas Teken MoU
Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan
Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan
WTP ke-17, Bukti Konsistensi dalam Pengelolaan Keuangan
PT SPT Bersinergi Dengan Kodim Subulusallam Aceh Dalam Berikan Bantuan Kepada Masyarakat Sekitar
Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem
Berita ini 13 kali dibaca
Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmed Zaki Iskandar menyebut pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD tidak memakai dana APBN meski ditetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN). "Jadi status PSN tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait," ujar Zaki, dikutip Rabu (27/3).

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 08:16 WIB

Kemnaker Gelar Diseminasi kepada 250 Calon Pekerja Migran Indonesia

Rabu, 15 Mei 2024 - 08:24 WIB

Jokowi dan Menteri AHY Didukung Gebuk Mafia Tanah

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:16 WIB

Perkuat Operasi SAR, Kemensos dan Basarnas Teken MoU

Selasa, 14 Mei 2024 - 14:18 WIB

Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan

Senin, 13 Mei 2024 - 14:14 WIB

Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan

Senin, 13 Mei 2024 - 09:41 WIB

WTP ke-17, Bukti Konsistensi dalam Pengelolaan Keuangan

Senin, 13 Mei 2024 - 07:19 WIB

PT SPT Bersinergi Dengan Kodim Subulusallam Aceh Dalam Berikan Bantuan Kepada Masyarakat Sekitar

Minggu, 12 Mei 2024 - 15:27 WIB

Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem

Berita Terbaru