JAKARTA RAYA – Pergantian kepemimpinan di tubuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, menuai sorotan tajam.

Langkah ini memicu gejolak internal, khususnya di kalangan Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC).

Yulius, SE, sosok yang berhasil membawa PKB mencetak sejarah di Lubuklinggau, kini harus melepas kursi ketua.

Di bawah komandonya, PKB berhasil melonjakkan perolehan dari 2 kursi menjadi 4 kursi DPRD Kota Lubuklinggau (naik 100%).

Capaian ini membawa PKB masuk dalam posisi tiga besar pemenang pemilu di Lubuklinggau, di bawah Golkar dan Nasdem.

Namun, keberhasilan tersebut tidak membuat posisi Yulius aman. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB resmi menetapkan kepengurusan baru hasil Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di Hotel Dwinda, Lubuklinggau.

Muscab yang dibuka oleh Ketum PKB yang diwakili Dr. Iman Sukri tersebut dinilai berjalan terlalu cepat.

Berdasarkan pengumuman resmi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (11/6/2026), DPP menetapkan Elvaria, SE sebagai Ketua DPC PKB Lubuklinggau periode 2026–2031.

Selain Elvaria, DPP juga menunjuk Novita Angraini sebagai Sekretaris DPC.

Keputusan ini langsung memantik kontroversi di akar rumput. Berdasarkan informasi internal, penunjukan ini dinilai menabrak aturan partai.

Elvaria disebut-sebut belum melunasi kewajiban kompensasi suara pemilu legislatif (pileg) sepeser pun.

Sementara itu, rekam jejak pengurus baru juga disorot karena dianggap tidak tunduk pada keputusan partai sebelumnya.

“Di bawah kepemimpinan Yulius, PKB mencetak sejarah dengan kenaikan kursi 100 persen. Wajar jika banyak kader mempertanyakan mengapa figur militan yang disenangi masyarakat ini justru didepak,” ujar seorang sumber kader PKB yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ancaman Mundur Massal dari Kader

Dinamika pasca-Muscab ini membuat sejumlah kader dan simpatisan mengaku pesimistis.

Pengurus baru diragukan mampu mempertahankan prestasi politik yang sudah diraih Yulius.

Akibatnya, muncul wacana pengunduran diri massal dari struktur kepengurusan demi menjaga soliditas.

Menanggapi konflik ini, Ketua Dewan Syuro PKB Lubuklinggau, Drs. Abd Hafidz Noeh, angkat bicara.

Tokoh senior yang setia mengawal PKB sejak didirikan oleh para kiai Nahdlatul Ulama (NU) ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam.

“Saat ini telah terjadi degradasi demokrasi di tubuh PKB. Kepengurusan di akar rumput (DPAC) tidak lagi diberikan hak untuk memilih ketua yang mereka tahu benar-benar berjuang membesarkan partai,” ujar Abd Hafidz kepada awak media.

Abd Hafidz berharap DPP PKB bersedia meninjau ulang keputusan penunjukan Ketua dan Sekretaris DPC PKB Lubuklinggau.

Menurutnya, langkah evaluasi sangat penting jika PKB ingin tetap dikenal sebagai partai kader yang menghargai prestasi dan ingin terus berkembang besar. (DIK)