JAKARTA RAYA- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, menyoroti minimnya fasilitas kesehatan di Kepulauan Seribu, khususnya tidak tersedianya kapal ambulans untuk merujuk pasien ke rumah sakit di daratan.
Kondisi tersebut disebut anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil 2 Jakut itu menyebabkan banyak warga tidak mendapatkan penanganan cepat hingga berujung meninggal dunia.
Politisi yang akkrab disapa Bunda Neneng itu mengungkapkan, selama ini warga Kepulauan Seribu yang membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan seperti RSUD Cengkareng, RSUD Koja atau rumah sakit lainnya harus menunggu transportasi yang sangat terbatas. Persoalan itu terungkap saat reses Srikandi Demokrat itu di Pulau Seribu.
“Harapan masyarakat pulau itu sederhana. Sampai hari ini transportasi ambulans laut untuk rujukan pasien tidak ada. Akibatnya warga yang harus dirujuk pagi hari, baru bisa sampai ke rumah sakit sore hari. Banyak pasien yang tidak tertolong karena terlambat mendapatkan penanganan,” ujar Neneng, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, keterbatasan fasilitas rujukan membuat sebagian warga terpaksa menggunakan kapal kayu biasa tanpa dukungan peralatan medis yang memadai, termasuk oksigen.
“Ada pasien dari Pulau Untung Jawa yang meninggal di tengah laut saat dibawa menggunakan kapal kayu. Karena tidak ada fasilitas oksigen dan penanganan medis selama perjalanan,” beber anggota DPRD DKI yang sudah 4 periode duduk di Kebon Sirih itu.
Anggota Komisi D DPRD DKI itu menilai kondisi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun dan terus menjadi keluhan masyarakat dalam setiap kegiatan reses yang dilakukannya di Kepulauan Seribu.
“Ini bukan kejadian hari ini saja. Sudah bertahun-tahun masyarakat mengeluhkan ambulans antar pulau untuk rujukan orang sakit. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang nyata,” tegasnya.
Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyediakan kapal ambulans yang siaga di wilayah berpenduduk di Kepulauan Seribu. Menurutnya, keberadaan kapal ambulans merupakan kebutuhan mendesak karena menyangkut keselamatan nyawa warga.
“Minimal satu kelurahan satu kapal ambulans. Kalau memang belum mampu, satu kecamatan dua kapal ambulans. Ini soal nyawa manusia,” katanya.
Neneng menyebut Kepulauan Seribu memiliki enam kelurahan berpenduduk sehingga idealnya tersedia enam kapal ambulans yang dilengkapi tenaga medis dan peralatan kesehatan yang memadai.
“Kalau enam kelurahan berarti enam kapal ambulans yang dibutuhkan. Jangan hanya satu, karena tidak akan cukup melayani seluruh pulau,” ujarnya.
Ia mengaku hingga saat ini hanya terdapat fasilitas ambulans jenazah yang berpusat di Pulau Pramuka, sementara untuk kebutuhan rujukan pasien dari pulau-pulau lain masih sangat terbatas.
“Kalau warga harus menunggu kapal dari Pulau Pramuka untuk menjemput pasien, itu yang membuat banyak orang tidak tertolong,” katanya.
Selain persoalan ambulans laut, Neneng juga menyoroti berbagai persoalan lain yang masih dihadapi warga Kepulauan Seribu, mulai dari ketersediaan air bersih, kebutuhan BBM bagi nelayan, hingga pembangunan kolam labuh yang belum terealisasi.
“Orang pulau juga warga Jakarta. Mereka berhak mendapatkan pelayanan publik yang sama seperti masyarakat di daratan,” tegasnya.
Terkait jumlah korban, Neneng meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan pendataan dan verifikasi. Namun berdasarkan berbagai laporan yang diterimanya dari masyarakat dan tokoh setempat, jumlah warga yang meninggal akibat keterlambatan rujukan dan minimnya fasilitas kesehatan diduga mencapai puluhan orang.
“Saya rasa Dinas Kesehatan punya datanya. Tapi dari berbagai cerita dan keluhan masyarakat, kasus seperti ini cukup banyak terjadi. Karena itu harus segera ada solusi,” pungkasnya.
Neneng berharap pengadaan kapal ambulans dapat mulai diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026 maupun APBD tahun 2027 agar pelayanan kesehatan bagi warga Kepulauan Seribu dapat berjalan lebih cepat dan merata.(hab)
Tinggalkan Balasan