JAKARTA RAYA – Ketua Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta untuk lebih serius menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang realistis, terukur, dan didukung sarana memadai.
Menurutnya, program pengurangan sampah tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan imbauan kepada masyarakat tanpa diikuti penyediaan fasilitas di tingkat lingkungan.
Rudy menilai kebijakan pemilahan sampah yang telah dicanangkan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satunya adalah belum tersedianya infrastruktur pendukung di lingkungan RT dan RW.
“Pemda, khususnya Dinas Lingkungan Hidup bersama DPRD DKI Jakarta, harus lebih fokus dan serius menangani persoalan sampah dengan konsep yang dapat diterapkan secara nyata. Jangan hanya mengajak masyarakat memilah sampah, sementara sarana pendukungnya belum tersedia,” kata Rudy Darmawanto, Minggu (19/7/2026).
Menurut Rudy, keterbatasan fasilitas membuat program pemilahan sampah di tingkat masyarakat belum memberikan hasil yang maksimal.
*Dorong Pengelolaan Sampah Mandiri di Tingkat RT dan RW*
Rudy mengusulkan agar pemerintah lebih mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pemberdayaan RT dan RW.
Ia menilai setiap lingkungan dapat didorong membangun sistem pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing, seperti mendirikan bank sampah, rumah kompos, maupun fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan.
“Pemerintah perlu memberikan motivasi sekaligus pendampingan kepada RT dan RW agar mampu mengelola sampah secara mandiri. Bentuknya bisa berupa bank sampah, rumah kompos, ataupun teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan sesuai kebutuhan wilayah,” ujarnya.
Selain itu, Rudy mengusulkan adanya program penghargaan tahunan bagi RT dan RW yang dinilai berhasil mengelola sampah secara inovatif dan berkelanjutan.
Menurutnya, skema penghargaan dapat menjadi insentif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah dari sumbernya.
*Pansus Sampah DPRD Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh*
Rudy juga berharap Panitia Khusus (Pansus) Sampah DPRD DKI Jakarta melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kapasitas pengelolaan sampah ibu kota.
Ia menilai pemerintah perlu menghitung secara cermat volume sampah harian Jakarta dan menyesuaikannya dengan kemampuan fasilitas pengolahan yang tersedia.
Menurut Rudy, kebijakan strategis seperti penghentian pengiriman sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang tidak boleh diambil sebelum tersedia sistem pengelolaan alternatif yang benar-benar siap.
“Volume sampah Jakarta dapat dihitung dengan jelas, begitu pula kapasitas pengolahannya. Karena itu, jangan sampai diambil kebijakan menghentikan pengiriman sampah ke Bantargebang apabila kesiapan infrastruktur pengelolaan sampah di dalam Jakarta belum memadai,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengedepankan solusi yang berorientasi pada penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, sehingga target pengurangan sampah dapat tercapai secara berkelanjutan.(hab)
Tinggalkan Balasan