MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres Cawapres Jadi 35 Tahun yang Diajukan PSI Karena Tidak Beralasan Menurut Hukum

Senin, 16 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Putusan MK sidang batas usia capres-cawapres

Putusan MK sidang batas usia capres-cawapres

JAKARTA RAYA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres).

Gugatan dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu meminta agar MK mengubah batas usia Capres Cawapres menjadi 35 tahun dari yang semula 40 tahun.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK, Anwar Usman di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, (16/10/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam konklusinya, Anwar menyaya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a Quo. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

“Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” katanya.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Senin (3/4/2023), para Pemohon melalui Francine Widjojo menyatakan batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada norma tersebut dinyatakan jelas yakni 40 tahun.

Sementara para Pemohon saat ini berusia 35 tahun, sehingga setidak-tidaknya batas usia minimal usia calon presiden dan wakil presiden dapat diatur 35 tahun dengan asumsi pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Sehingga norma ini menurut para Pemohon bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas karena menimbulkan bibit-bibit diskriminasi sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

“Padahal pada prinsipnya, negara memberikan kesempatan bagi putra putri bangsa untuk memimpin bangsa dan membuka seluas-luasnya agar calon terbaik bangsa dapat mencalonkan diri. Oleh karenanya objek permohonan adalah ketentuan yang diskriminatif karena melanggar moralitas. Ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pemimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif, tentu ini menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih,” sebut Francine.

Baca Juga :  Ngeri! Lautan Massa Sesaki Kampanye Akbar Anies-Muhaimin di JIS

Untuk itu para Pemohon meminta Mahkamah menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.”

Diketahui, terdapat 11 gugatan soal batas usia Capres Cawapres. 7 diantaranya akan diputuskan pada Senin, (16/10/2023).

Berikut daftar gugatan batas usia Capres Cawapres yang dibacakan putusannya:

1. Perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun.

2. Perkara nomor 51/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Partai Garuda. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

3. Perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

4. Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Baca Juga :  Sebut Politik Dinasti di DIY, Ade Armando Bikin Geram Warga Yogyakarta

5. Perkara nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Arkaan Wahyu Re A sebagai pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun.

6. Perkara nomor 92/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Melisa Mylitiachristi Tarandung sebagai pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun.

7. Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Soefianto Soetono dan Imam Hermanda. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 30 tahun.

Namun demikian, masih ada sejumlah perkara soal batas usia Capres Cawapres yang masih tahap persidangan, diantaranya:

1. Perkara nomor 93/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Guy Rangga Boro sebagai pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun.

2. Perkara nomor 94/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Riko Andi Sinaga sebagai pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun.

3. Perkara nomor 101/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Rio Saputro, Wiwit Ariyanto, dan Rahayu Fatika Sari sebagai pemohon. Pemohon ingin MK menyatakan batas usia maksimal capres-cawapres menjadi 70 tahun pada proses pemilihan.

4. Perkara nomor 102/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Soefianto Soetono dan Imam Hermanda sebagai pemohon. Pemohon ingin MK menyatakan batas usia maksimal capres-cawapres menjadi 70 tahun.

5. Perkara nomor 103/PUU-XXI/202 yang diajukan oleh Rudy Hartono sebagai pemohon. Pemohon ingin MK menyatakan batas usia maksimal capres-cawapres menjadi 70 tahun.(hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Anggota Baleg DPR RI : Meski Masuk Prolegnas Prioritas, Revisi UU MD3 Belum Tentu Dilanjutkan
Berbagi Ramadan PWI Jaya, Paket Sembako dan Santunan untuk Dhuafa dan Warakawuri
KPU Ucapkan Terima Kasih Atas Kinerja PPK dan PPS
Selama Libur Paskah, 298.370 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
Menjual BBM Pertamax Palsu Empat SPBU Ditutup
Flag Off Keberangkatan 5 April di Silang Monas 88 BUMN Gelar Mudik Gratis
Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Tarif Tol Tidak Naik
Polri Evaluasi Buffer Zone Arah Merak untuk Cegah Macet saat Mudik
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 8 April 2024 - 16:07 WIB

Anggota Baleg DPR RI : Meski Masuk Prolegnas Prioritas, Revisi UU MD3 Belum Tentu Dilanjutkan

Jumat, 5 April 2024 - 17:19 WIB

Berbagi Ramadan PWI Jaya, Paket Sembako dan Santunan untuk Dhuafa dan Warakawuri

Jumat, 5 April 2024 - 08:11 WIB

KPU Ucapkan Terima Kasih Atas Kinerja PPK dan PPS

Senin, 1 April 2024 - 09:53 WIB

Selama Libur Paskah, 298.370 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Senin, 1 April 2024 - 09:23 WIB

Menjual BBM Pertamax Palsu Empat SPBU Ditutup

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:41 WIB

Flag Off Keberangkatan 5 April di Silang Monas 88 BUMN Gelar Mudik Gratis

Rabu, 27 Maret 2024 - 10:36 WIB

Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Tarif Tol Tidak Naik

Selasa, 26 Maret 2024 - 09:55 WIB

Polri Evaluasi Buffer Zone Arah Merak untuk Cegah Macet saat Mudik

Berita Terbaru

Kriminal

Polsek Cengkareng Periksa Lima Saksi dalam Kasus Anak Bacok Ibu

Selasa, 16 Apr 2024 - 10:48 WIB

Caption Tugu Monas yang menjadi icon Jakarta.(ist)

Pemerintahan

Pansus Pasca IKN DPRD DKI Persiapkan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi

Selasa, 16 Apr 2024 - 10:44 WIB

Politik

Prabowo-Titiek, Rujuk?

Selasa, 16 Apr 2024 - 10:30 WIB