Pemprov DKI Diminta Siapkan Langkah Konkret Kejar Kewajiban Pengembang

Senin, 22 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Fasilitas taman bermain yang juga bagian dari fasos fasum.(ist)

Caption Fasilitas taman bermain yang juga bagian dari fasos fasum.(ist)

Untuk Menyediakan Fasos Fasum

Ada sebanyak 1.311 Surat Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang sejak tahun 1971 hingga kini belum menyerahkan kewajiban berupa fasos-fasum.

JAKARTARAYA-Untuk mengejar kewajiban pengembang menyediakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang saat ini masih menjadi catatan BPK RI, Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menyiapkan langkah – langkah konkret.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Masa dari tahun sekian tidak ada langkah konkret. Jika terus menjadi catatan seperti ini, ya terus menumpuk dalam catatan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta,” kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono usai rapat kerja terkait fasos-fasum di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Ada sebanyak 1.311 Surat Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang sejak tahun 1971 hingga kini belum menyerahkan kewajiban berupa fasos-fasum.

Baca Juga :  Siti Atikoh Dorong Pelaku UMKM Lamongan Bertransformasi ke Ruang Digital

Padahal, kata Mujiyono, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu memberikan predikat wajar tanpa pengecualian dalam enam tahun terakhir ini. Catatan BPK tersebut selalu menyoroti masalah aset Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya terkait kewajiban pengembang soal fasos-fasum.

“Jadi tanda tanya besar, laporan keuangan mendapat predikat WTP, tapi masih banyak problem seperti ini. Makanya, kami menginisiasi melakukan rapat kerja soal fasos-fasum. Dan ternyata, kami temukan banyak hal yang menjadi pertanyaan besar,” ujar Mujiyono.

Mujiyono menyebut misalnya dari laporan yang diterimanya ada nama pengembang CV Harapan Baru mendapatkan SIPPT tahun 1971 dengan luasan lahan 148 ribu meter persegi untuk pengembangan perumahan di Jelambar, Jakarta Barat.

“Contoh dari tahun 1971,ada CV Harapan Baru, mendapatkan SIPTT dengan luas tanah 140 ribu meter persegi di Jelambar, Jakarta Barat untuk membangun perumahan. Kewajiban pengembang, kita tidak pernah tahu berapa besarannya,” ungkap Mujiyono.

Baca Juga :  Polres Jakbar Selidiki Kasus Penyekapan Wanita Asal NTT oleh Majikannya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Terkecuali (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit saat penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Senin (29/5/2023).

Ini merupakan kali keenam Pemprov DKI Jakarta menyematkan predikat tersebut sejak tahun 2017.

Supit mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan keuangan jajaran Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan anggaran dan program kegiatan yang telah dikerjakan selama 2022.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Aliansi Rakyat Jakarta Segera Deklarasikan Dukungan Kepada Anies Baswedan Dalam Pilkada Jakarta
KPU DKI Jakarta Gelar Peluncuran Tahapan Pilkada di Monas
Kodim 0501/JP Gandeng BPJS Dan Lab Kimia Farma Cek Kesehatan Prajurit, PNS Serta Persit KCK
Berikan Fasilitas Kredit Kepemilikan Tempat Usaha di Pasar Sukasari Bogor, Bank DKI Gandeng Perumda Pasar Pakuan Jaya
Tandatangani Pakta Integritas, Kesit Budi Handoyo Komitmen Besarkan PWI Jaya dengan Profesional Bertanggung Jawab
Koalisi PKS-PDIP di Pilkada DKI 2024 Kekuatan yang Dahsyat
Saksikan Penandatangan Kontrak Kerja, Wakil Wali Kota Jakut Juaini Imbau PPPK Layani Masyarakat Sepenuh hati
KPU DKI Jakarta : Dokumen Diterima, Pasangan Calon Perseorangan Punya Waktu 3×24 Jam untuk Unggah ke Silon
Berita ini 6 kali dibaca
Untuk mengejar kewajiban pengembang menyediakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang saat ini masih menjadi catatan BPK RI, Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menyiapkan langkah - langkah konkret. "Masa dari tahun sekian tidak ada langkah konkret. Jika terus menjadi catatan seperti ini, ya terus menumpuk dalam catatan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta," kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono usai rapat kerja terkait fasos-fasum di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4). Ada sebanyak 1.311 Surat Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang sejak tahun 1971 hingga kini belum menyerahkan kewajiban berupa fasos-fasum.

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 15:11 WIB

Aliansi Rakyat Jakarta Segera Deklarasikan Dukungan Kepada Anies Baswedan Dalam Pilkada Jakarta

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:20 WIB

Kodim 0501/JP Gandeng BPJS Dan Lab Kimia Farma Cek Kesehatan Prajurit, PNS Serta Persit KCK

Jumat, 17 Mei 2024 - 08:19 WIB

Berikan Fasilitas Kredit Kepemilikan Tempat Usaha di Pasar Sukasari Bogor, Bank DKI Gandeng Perumda Pasar Pakuan Jaya

Kamis, 16 Mei 2024 - 17:10 WIB

Tandatangani Pakta Integritas, Kesit Budi Handoyo Komitmen Besarkan PWI Jaya dengan Profesional Bertanggung Jawab

Rabu, 15 Mei 2024 - 07:26 WIB

Koalisi PKS-PDIP di Pilkada DKI 2024 Kekuatan yang Dahsyat

Selasa, 14 Mei 2024 - 19:16 WIB

Saksikan Penandatangan Kontrak Kerja, Wakil Wali Kota Jakut Juaini Imbau PPPK Layani Masyarakat Sepenuh hati

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:24 WIB

KPU DKI Jakarta : Dokumen Diterima, Pasangan Calon Perseorangan Punya Waktu 3×24 Jam untuk Unggah ke Silon

Senin, 13 Mei 2024 - 13:15 WIB

Jakarta Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi RDF di Rorotan, Salah Satu yang Terbesar di Dunia

Berita Terbaru

Daerah

Helmy Halim : eSport Perlu Dukungan Orang Tua

Sabtu, 25 Mei 2024 - 19:17 WIB