JAKARTA RAYA | JAKARTA
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyinggung soal politisasi KPK dalam pernyataannya pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.
Ia meminta kepada penegak hukum terkait korupsi untuk berjalan secara adil dan transpoaran. Korupsi adalah masalah genting yang harus diberantas dengan benar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah, melalui KPK, harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Politisasi hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dikutip kompas com, Senin (9/12).
Puan menekankan, independensi adalah hal yang penting untuk lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi, khususnya KPK selaku lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia.
“Saya harap tidak ada politisasi dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK dapat terus terjaga,” ucap Puan.
Dalam Hakordia, Puan berpesan kepada para calon pimpinan KPK yang baru saja terpilih melalui tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) DPR untuk mampu memitigasi dan mencegah praktik korupsi secara efektif.
“Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi yang jelas untuk mencegah korupsi sejak dini. Bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan di semua lini,” ucapnya.
Ia berharap peringatan Hakordia tidak hanya menjadi momentum saja tapi harus diikuti tindakan nyata.
Puan mengajak seluruh masyarakat untuk turut aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Peran masyarakat dinilai penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan setiap indikasi korupsi yang ditemukan,
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tidak menghadiri pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia ( Hakordia ) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12). Prabowo diwakili Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.
Dalam sambutannya, Budi Gunawan menyinggung soal pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menekankan Asta Cita poin ke-7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
“Di dalam konteks korupsi, penekanan utama Asta Cita adalah melakukan pencegahan yang diikuti oleh penindakan sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi,” kata Budi Gunawan di pembukaan Hakordia 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar para penegak hukum tidak ragu dalam memerangi korupsi. “Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindakan-tindakan korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan,” katanya. (jr)
